Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Amal Hasan menjadi narasumber peHTem edisi Senin 10 Mei 2021 Episode 37 Tahun ke 2 dengan Tema: Sahuti Kebutuhan Masyarakat, Bank Aceh Luncurkan Kartu Debit yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Ketua Komisi V DPRA Minta Tes Antigen Antar Kabupaten Dicabut

Falevi Kirani
A A A

BANDA ACEH - Kebijakan pemberlakuan wajib menyertakan hasil tes rapid antigen bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Aceh sejak 3-17 Mei 2021 sebagaimana diungkapkan oleh Dirlantas Polda Aceh telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena kebijakan tersebut dikeluarkan secara mendadak tanpa ada sosialisasi sebelumnya. Ditambah lagi beban biaya yang tidak kecil harus ditanggung oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan.

"Pemberlakuan wajib tes antigen tersebut kami nilai sangat meresahkan, membebani dan merugikan masyarakat. Karena itu kami meminta agar kebijakan tersebut segera dicabut oleh pihak Polda Aceh," kata Ketua Komisi V DPRA, Falevi Kirani, Minggu, 2 Mei 2021.

Dia mengatakan kritikan yang dilayangkan saat ini atas kebijakan tersebut bukan dalam rangka menolak upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Namun menurutnya, kebijakan pencegahan semestinya dilakukan dengan cara yang lebih tepat dan terukur.

"Kalau dengan cara-cara kontroversi seperti wajib tes antigen antar Kabupaten/Kota, itu hanya akan menimbulkan resistensi dari masyarakat. Jika tanpa dukungan dari masyarakat luas, justru akan menyulitkan kita dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Aceh," tambah Falevi.

Untuk itu, anggota DPRA dari Fraksi PNA tersebut mengingatkan agar kebijakan tersebut segera dicabut.

Kalau tidak dicabut dia mengkhawatirkan akan menimbulkan persoalan serius kedepannya.

Terlebih mobilitas masyarakat antar Kabupaten/Kota di Aceh saat hari-hari biasa tergolong tinggi, terutama di wilayah Kabupaten/Kota yang bertetangga. Mobilitas masyarakat mayoritas karena faktor profesi seperti pekerja dan pedagang. Mobilitas tersebut diperkirakan meningkat pada saat libur hari raya Idul Fitri nanti.

"Mobilitas masyarakat akan meningkat berkali lipat. Baik masyarakat yang melakukan perjalanan karena mudik maupun masyarakat yang melaksanakan silaturrahmi lebaran. Kami turut mempertanyakan eksistensi Satgas Covid-19 Pemerintah Aceh. Apakah Satgas tugasnya hanya sekedar buat pengumuman jumlah kasus?"

Dia juga mempertanyakan kenapa Ditlantas Polda Aceh mengeluarkan kebijakan menyangkut penanggulangan Covid-19 secara sepihak. Menurut Falevi hal tersebut menunjukkan Satgas Covid-19 Aceh selama ini tidak pernah berfungsi secara maksimal.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan harusnya berdasarkan hasil kesepakatan kolektif semua stakeholder yang terlibat penanggulangan Covid-19. Karena itu kami minta saudara Gubernur untuk mengevaluasi kinerja tim Satgas," katanya.

Menyikapi persoalan upaya penanggulangan Covid-19 selama musim libur hari raya, Falevi mendorong Pemerintah Aceh segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh unsur yang terlibat. Menurutnya hal ini penting agar semua kebijakan yang diambil dan disepakati bisa keluar satu pintu sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.

"Seperti yang terjadi hari ini terkait kebijakan pemberlakuan wajib tes antigen. Dirlantas Polda mengatakan akan diberlakukan, sementara Kadis Kesehatan Aceh mengatakan tidak mengetahui kebijakan tersebut. Kebijakan tanpa koordinasi dan kajian seperti ini harus segera diakhiri," kata Falevi.[]

Sumber:rilis
Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...