Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melakukan penggeledahan Dinas Perhubungan Sabang dan SPBU Bypass, Rabu (2/12/2020). Penggeledahan dimulai dari pukul 10.00-13.00 WIB itu dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sabang Muhammad Razi SH. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi belanja BBM/Gas dan Pelumas serta suku cadang yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Perhubungan Sabang tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.567.456.331.

Pasca Warga Melahirkan di Jalan

Ketua Komisi D DPRK Bener Meriah Tinjau Puskesmas Samar Kilang

SAMSUDDINKetua Komisi D DPRK Bener Meriah meninjau Puskesmas Samar Kilang
A A A

BENER MERIAH – Dalam rangka memastikan terpenuhi pelayanan kesehatan terhadap warga Samar Kilang Kecamatan Syiah Utama, Ketua Komisi D DPRK Bener Meriah mendatangi Puskesmas Syiah Utama.

Sebagai anggota DPRK, ketika ada permasalahan ditatanan masyarakat apalagi terkait dengan hak dasar yakni kesehatan masyarakat yang tidak terpenuhi tentu itu menjadi perhatian serius bagi anggota DPRK Bener Meriah.

Apalagi Komisi D DPRK Bener Meriah adalah membidangi, Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Baitul Mal.

"Untuk itu, menindak lanjuti atas peristiwa adanya warga Samar Kilang yang melahirkan ditengah jalan, hari ini saya langsung mendatangi Puskesmas Syiah Utama untuk mempertanyakan hal tersebut,"kata Ketua Komisi D DPRK Bener Meriah, Sapri Gumara. Senin (2/11/2020).

Dikatakan lagi, untuk mencari kejelasan suatu persoalan maka kita harus menanyakan langsung kepada orang yang memahami dan mengerti persoalan itu, sebab jika mengeklarifikasi kepada orang yang yang tidak tepat itu bisa menjadi suatu fitnah.

“Justru itu, terkait peristiwa yang dialami Nurjanah warga Samar Kilang yang melahirkan ditengah jalan beberapa hari lalu, kita perlu mempertanyakan kepada yang bertangungjawab dalam hal ini Kepala Puskesmas Syiah Utama,"kata Sapri Gumara.

Berdasarkan penelusuran yang lakukan, DPR menilai ada kelalaian dari pihak pemerintah terutama Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas sendiri, sehingga peristiwa miris itu dialami masyarakat di Syiah Utama.

"Karena, dari pengakuan Kapus (Kepala Puskesmas) sejak ia menjabat disana sudah ada 3 peristiwa melahirkan yang dialami warga Samar Kilang saat dirujuk ke RSUD Munyang Kute dan hal itu jangan sampai terulang kembali,"tegas Ketua Partai Demoktat Bener Meriah itu.

Lanjut Gumara, tadi mereka berdalih karena hari libur sehingga pada saat pasien dirujuk tidak ada sopir ambulance dan tidak ada pendamping dari pihak Puskesmas, selain itu meraka di puskesmas juga keterbatasan pegawai.

“Seharusnya untuk kesehatan tidak ada istilah libur, untuk itu kita meminta Dinas Kesehtan mengevaluasinya agar kedepan tidak terulang lagi peristiwa seperti ini,"pinta Gumara.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Syiah Utama, Ikhwan Putra S Kep menyampaikan, Status UPTD Puksesmas Samar Kilang adalah Puskesmas rawat jalan yang sistem kerjanya mulai dari jam 07.00 pagi hingga 14.00 siang.

"Dan selain bukan Pusesmas perawatan juga puskesmas Samar Kilang bukan Puskesmas Pelayanan Obsetetri Neonatal Emergensi Komperehensif ( Ponek ). Kendati demikian, untuk penanganan yang bersifat emergensi itu tetap kita buka hingga malam,"sebut Ikhwan.

Diterangkan Ikhwan, saat peritiwa warga Samar Kilang yang melahirkan di perjalanan beberapa hari lalu, saat itu memang dalam posisi libur sehingga mereka yang bertugas pulang dari Samar Kilang karena meraka yang bekerja di Samar Kilang rata-rata tinggal di Pondok Baru.

Katanya lagi, sejauh ini di Puskesmas Samar Kilang hanya terdiri dari 30 orang termasuk diantaranya Kepala Puskesmas, KTU, Dokter dan 3 Bidan berstatus PNS dan 2 Honorer 5 Bidan, dan yang lainya honorer.

"Memang saat peristiwa itu, hanya ada satu bidan desa di samar kilang dan satu perawat karena mereka memang warga Samar Kilang, karena dua bidan sedang cuti bersalin, tetapi pada saat membatu proses persalinan waktu itu ada bidan desa dari Kampung Rusip yang turun kesana,"ucap Ikwan.

Ikwan mengakui sejak ia menjabat Kapus disana sudah ada 3 peristiwa melahirkan di perjalanan yang dialami warga Samar Kilang.

Menurutnya, selain kekurangan fasilitas Pusesmas Samar Kilang Juga minim pegawai sehingga pelayan kesehatan terhadap masyarakat disana kurang maksimal. Untuk itu ia meminta pemerintah menambah pegawai disana.

“Kita butuh penambahan pegawai, selain itu kami bermohon agar gaji para honorer disini tidak disamakan dengan gaji honorer yang bertugas di seputaran perkotaan ini, sebab kalau hanya gaji 450 bagaimana kami menuntu mereka berja ful time dan maksimal," katanya.

"Terhadap kekurangan pegawai dan penambahan gaji para honorer, kami sudah sampaikan kepada Kepala Dinas dan Sekda Bener Meriah pada bulan 7 tahun 2020 lalu, namun hingga saat ini kami belum mendapat informasi apakah usulan itu diterima atau tidak,"ujarnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...