Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara Dr A Murtala yang baru saja dilantik pada akhir Desember tahun lalu sebagai orang nomor wahid dibidang administasi, ternyata sosok lulusan S3 ini memiliki karakter maupun cara ampuh tersendiri untuk menghindari konfirmasi dengan wartawan, Sabtu (23/01/2021). Sikap orang nomor tiga di jajaran pemerintahan Aceh Utara, terkesan seakan-akan tidak paham terhadap fungsi dan tugas seorang wartawan, Seharusnya seorang Sekda harus koperatif dengan wartawan sesuai fungsinya yang diatur seusai dalam undang undang nomor 40 tahun 1999.

Ketua Komisi A Sebut Qanun yang Disahkan Terkesan Tak Diimplementasikan

SAMSUDDINBupati Bener Meriah saat menyampaikan sambutan pada rapat paripurna DPRK
A A A

BENER MERIAH – Qanun Kabupaten Bener Meriah yang dilahirkan selama ini terkesan tidak berjalan efektif dan tidak diimpelementasikan dengan baik.

Sehingga banyak oknum-oknum yang tidak mengindahkan qanun yang sudah disahkan sebelumnya, bahkan seolah qanun itu hanya sekedar prodak hukum daerah yang dibuat asal "jadi".

Ketua Komisi A DPRK Bener Meriah, Abubakar dalam pandangan umumnya pada sidang pembukaan Paripurna pembahasan rancangan qanun Bener Meriah meminta baik eksekutif maupun legislatif mengimplementasikan dengan baik qanun-qanun yang dilahirkan.

“Qanun itu adalah merupakan aturan daerah, qanun yang kita buat itu punya tujuan tertentu, punya target tertentu. Namun qanun itu bukan jaminan untuk mencapai tujuan apabila pelaku-pelakunya tidak memahami qanun tersebut,"kata Abubakar.

Menurutnya, selama ini terkesan setelah Qanun itu dibuat kemudian qanun itu hanya tertulis kedalam kertas dan dibuat tanpa pernah dipelajari dan dipahami.

"Dan itu pengalaman karena saya juga mantan kepala SKPK,"tegas politisi Partai Nasdem itu.

Justru itu, ia berharap kepada pihak eksekutif beserta legislatif kedepan betul-betul mengimpelementasikan qanun itu dan hal ini mohon menjadi perhatian bersama.

Dalam kesempatan itu, Abubakar mencontohkan qanun perueren, dimana disitu ada pembiaran terhadap masyarakat yang mengarap lokasi tersebut, namun setelah itu kita melakukan pengusiran yang akibatnya terjadi konflik disana.

"Dan kenapa itu bisa terjadi, karena qanunnya tidak berjalan,"tegas Mantan Kasat Pol PP Bener Meriah.

“Jadi selama ini terkesan qanun yang dibuat hanya asal-asalan saja karena tidak diimpelementasikan dengan baik, sebab di perueren sendiri sudah berulang kali terjadi persoalan namun tidak ada tindakan tegas,"sebut Abubakar.

Sementara itu, menangapi persoalan tersebut, Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi mengatakan, untuk persoalan peruaran pada tahun 2019 sediktnya sudah enam kali dilakukan penertiban terpadu, pemasangan pagar.

Untuk penindakan sendiri, sambung Abuya, pada masa itu sebanyak 10 orang sudah pernah diamanakan, namun memang kelemahan dalam qanun itu sanksinya terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera.

Ditambahkan Sarkawi, sedangkan untuk tahun 2020 Pemkab juga telah melakukan pemagaran agar persoalan penjarahan lokasi perueren tidak terjadi lagi.

Abuya juga mengakui ada beberapa kesulitan untuk menindak tegas, sebab di qanun itu ada batasan-batasan yang diatur oleh qanun, namun memang qanun itu bisa memberikan saksi tapi kecil sehingga efek jeranya tidak signifikan dan itu memang problem di qanun.

“Qanun secara umum mengatur penjara itu hanya secara terbatas, namun sesunguhnya kita tidak mengedepankan pendekan secara hukum karena kita lebih mengedepankan pendekan persuasif," katanya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...