Ketua Komisi VI DPR Aceh, Tgk. H. Irawan Abdullah, S.Ag menjadi narasumber peHTem edisi Senin 9 Agustus 2021 episode 63 dengan tema: Biaya Pendidikan Dayah MUQ Pagar Air Selangit, Kucuran Dana Dayah Aceh Kemana? yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Ketua DPR Desak Pemerintah Terapkan PPKM Ketat

JAWAPOS.COMPuan Maharani
A A A

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah segera menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di zona merah penularan virus corona (Covid-19).

Menurutnya, pemerintah harus segera meningkatkan upaya pengendalian Covid-19 yang tengah mengalami lonjakan saat ini.

Untuk daerah selain zona merah, lanjut dia, pemerintah dapat mengetatkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

"Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang makin mengkhawatirkan. Berlakukan PSBB secara terbatas untuk daerah-daerah zona merah, atau pengetatan PPKM mikro," kata Puan dalam keterangannya kepada wartawan Senin (21/6).

Ia menambahkan, pemerintah harus segera menekan bahaya dalam merespons lonjakan kasus Covid-19 saat ini.

Untuk diketahui, beberapa daerah mulai kembali mengetatkan protokol kesehatan imbas dari lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Pada PPKM kali ini, kegiatan dibatasi hingga pukul 21.00 WIB.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Bandung Raya siaga satu Covid-19. Kemudian, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X menyerukan lockdown untuk menekan penyebaran Covid-19.

Merespons, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang radikal agar keluar dari lonjakan pandemi Covid-19 saat ini.

Hermawan mengatakan pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil saat ini, yakni PSBB ketat atau lockdown regional. Menurutnya, pilihan yang paling radikal adalah lockdown.

"Pemerintah harus radikal. Opsinya ada dua, mau PSBB seperti semula, atau lockdown regional terbatas pada pulau besar. Opsi paling radikal tentunya lockdown regional, radikal, tapi paling logis," kata Hermawan dalam Konferensi Pers 'Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi' dalam YouTube, Minggu 20 Juni.[]

Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...