Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melakukan penggeledahan Dinas Perhubungan Sabang dan SPBU Bypass, Rabu (2/12/2020). Penggeledahan dimulai dari pukul 10.00-13.00 WIB itu dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sabang Muhammad Razi SH. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi belanja BBM/Gas dan Pelumas serta suku cadang yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Perhubungan Sabang tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.567.456.331.

Ketua Banleg Minta Eksekutif Perbaiki Draf Qanun Perlindungan Kopi

ISTIMEWAKetua Badan legislasi (Banleg) DPRK Kabupaten Bener Meriah, Zulham
A A A

BENER MERIAH – Ketua Badan legislasi (Banleg) DPRK Kabupaten Bener Meriah, Zulham meminta kepada Eksekutif khususnya tim pembuat rancangan qanun untuk mengevaluasi lagi rancangan qanun tentang Tata Kelola Pertanian Kabupaten Bener Meriah dan hendaknya membuat qanun khusus untuk perlindungan kopi.

"Hal itu dipandang, karena kopi adalah merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Kabupaten Bener Meriah,"kata Zulham kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

Menurut Ketua Baleg DPRK Bener Meriah itu, pihaknya saat ini sedang fokus untuk meneliti, menelaah dan mencermati pasal demi pasal rancangan qanun Tata Kelola Pertanian. Hal itu seiring dengan menaggapi tuntutan aksi Petani Kopi Menanggis (PKM) beberapa waktu lalu di gedung DPRK.

Politisi PKB itu menambahkan, Pra rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tahun 2020 tentang Tata Kelola Pertanian Kabupaten Bener Meriah yang telah di sampaikan kepada DPRK salah satu pasal di dalam nya memuat tentang perlindungan tanaman kopi, yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat kabupaten Bener Meriah.

"Setelah diteliti dan dicermati bersama, ada hal krusial dan mendasar yang belum terakomodir didalam Pra rancangan qanun. Justru itu kami menyimpulkan meminta pihak eksekutif bilkhusus tim perancang qanun untuk mengevaluasi kembali dan menyempurnakan dengan melampirkan naskah akademik,"jelas Zulham.

"Tujuan dilakukan evaluasi itu agar Qanun yang dilahirkan dan di paripurnakan nanti dapat mengakomodir dan melindungi hak-hak rakyat khusnya para petani kopi, dan tanaman perkebunan lain nya,"tukas Zulham

“Kami menyadari betul, berbicara tentang kopi tidaklah sesederhana yang kita bayangkan di dalam nya terdapat persoalan yang komplet dari hulu sampai ke hilir nya, kita sangat membutuhkan masukan saran dan pendapat dari semua pihak terkait, sacara komprehensif,"tambahnya.

Itu sebabnya, ia menyarankan terkait Qanun perlindungan kopi agar di buat khusus dan terpisah, sesuai dengan surat Bupati Bener Meriah tanggal 22 Januari 2020 persisinya pada poin 11.

Zulham juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bener Meriah, agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini, untuk kepentingan kelompok dan segelintir orang saja.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...