Kabar Sarkawi yang berencana mengundurkan diri dari jabatan Bupati Bener Meriah semakin santer hingga sampai ke telinga mantan Bupati Bener Meriah Ahmadi yang sedang menjalani sisa masa tahannya. Oleh karena itu, melalui istrinya Nurhasanah meminta penjelasan kepada Abuya Sarkawi terkait ikhwal tersebut.

Kesejahteraan Rakyat Aceh Jauh Panggang Dari Api

ISTIMEWADr. Taufiq Abdul Rahim
A A A

Berbicara masalah kehidupan bernegara secara ekonomi, politik seperti yang dikehendaki adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, atau istilah populernya "the wealth of nations" negara sejahtera.

Namun demikian untuk Aceh saat ini justru ekonomi rakyat makin terpuruk. "Bahkan isu menurunnya kesejahteraan saat ini menjadi salah satu isu hangat yang diangkat oleh berbagai elemen termasuk para politisi. Isu-isu penting di bidang ekonomi, seperti inflasi, kemiskinan, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi menjadi topik utama yang dibahas,"

Secara bahasa agama, negara yang "baldatun thayibatun warabbun ghafur", hadir di Aceh sesuai dengan pemberlakuan syari'at Islam.

Oleh karenanya yang semestinya dalam menjalankan pembangunan harus sesuai dengan visi-misi Gubernur terpilih (Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah) yang menginginkan kesejahteraan rakyat Aceh terwujud, nyatanya belum terlihat.

"Dalam realitas atau faktanya saat ini kesejahteraan yang mau diwujudkan pemerintah jauh panggang dari api,"

Saat ini, berbagai sangkarut serta carut-marut Pemerintahan Aceh ditengah wabah pandemi corona menuai berbagai persoalan baru yang dihadapi pemerintah Aceh.

Persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan publik, anggaran yang tidak terbuka, transparan serta akuntabel, menjadikan pengelolaan anggaran publik yakni APBA 2020 semakin simpang siur.

Ditambah lagi instruksi SKB Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, mengharuskan refocusing dana karena secara nasional saat ini APBN juga mengalami defisit Rp 852,9 T.

"Tentu kondisi nasional ini juga mempengaruhi atau berdampak juga ke Aceh,"

Karena itu tak heran, gambaran hari ini kesejahteraan rakyat Aceh realitanya tidak terealisir, apalagi Aceh bergantung dari dana pemerintah pusat, birokrasi sebagai pelaksana pembangunan Aceh hari ini juga jauh dari kata reformasi.

Salah satu indikator kesejahteraan secara ekonomi adalah tingkat pendapatan masyarakat. Namun saat ini rata-rata pendapatan rakyat Aceh, sekitar US $ 1.450 per kapita per tahun, artinya masih belum sejahtera jika nilai kurs dollar 1 US $ sama dengan lebih Rp 15.450.

"Nah pendapatan seperti menjadi sangat kecil. Ataupun dengan pemenuhan sandang atau papan, tapi tidak semua penduduk Aceh memilikinya. Padahal dengan anggaran APBA yang besar, maka harusnya semua penduduk telah dapat makan dan memiliki rumah yang baik, layak, sehat, sesuai dengan kebutuhan keluarga "sakinah mawaddah warahmah". Ternyata tidak semua penduduk Aceh memilikinya,"

Terkait persoalan pembangunan rumah juga sungguh kita sayangkan. Karena rumah yang dibangun oleh Pemerintah Aceh menggunakan APBA baik melalui dinas terkait maupun dari dana zakat Baitul Maal banyak menyisakan masalah di lapangan.

"Rumah dhafa kini menuai banyak masalah, bahkan ada indikasi usaha memanfaatkan manipulasi pembangunan rumah yang tidak sesuai rencana dan anggaran untuk setiap rumah.

Pemerintah Aceh saat ini ditengah banyak persoalan. Misalnya masalah keadilan dalam memanfaatkan APBA untuk membangun Aceh.

"Apakah sudah dilakukan secara adil untuk meningkatkan kesejahteraan, baik secara regional maupun sektoral. Jauh dari rasa keadilan dan pemerataan,"

Pejabat cendrung mempraktikkan KKN

Nah, ini juga berkaitan dengan pelayanan publik pemerintah dan pejabat yang tidak sehat serta cenderung mempraktikkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang semakin meluas, mengakar dan semakin parah. Ini menjadikan kehidupan masyarakat Aceh berhadapan dengan "hight cost economic", semua serba mahal, tidak pasti, tidak terkendali dan menambah beban hidup juga daya beli menjadi rendah.

Sehingga kualitas hidup (life quality index) masyarakat Aceh secara rata-rata dan keseluruhan rendah, jauh dari sejahtera.

Sementara yang menonjol hanya korupsi dan konspirasi penguasa dengan pengusaha semakin kental dan kuat.

Sikap seperti itu menjadikan berbagai harapan rakyat menjadi sirna. Pemerintah juga tidak transparan, meskipun kata-kata yang diucapkan selalu sebatas "lips services".

Kenyataannya moral akhlaq yang dipertontonkan pejabat pun tidak berkualitas, sehingga dampaknya bagi kehidupan rakyat, yang akhirnya rakyat juga tidak berkualitas karena gambaran sikap elite pimpinan daerah Aceh yang tidak memiliki visi-misi membangun Aceh menjadi lebih baik.

Sebaliknya ada pejabat yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya.

 

Komentar

Loading...