Dirlantas Polda Aceh, Kombes. Pol. Dicky Sondani, SIK, MH yang diwakili Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kompol. T. Zainal Amri, SH, SIK menjadi narasumber peHTem edisi Senin 30 Mei 2022 episode ke 81 Tahun ke II dengan tema: Pelat Hitam Atau Pelat Putih?, yang dipandu oleh host Siti Aminah, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Kepastian Hukum Sarkawi Dipertanyakan, SMPK Desak DPRK Bersidang

SamsuddinNasri Gayo didampingi Adi Jablay, Nanda dan Nurlis
A A A

ACEHIMAGE.COM – Puluhan masa yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Peduli Konstitusi (SMPK) merencanakan menggugat Gubernur Aceh, DPRK Bener Meriah serta Sekda Bener Meriah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena mereka menilai ada pembiaran terhadap pelanggaran Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 78 atas aktifnya kembali Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi setelah izin berobat.

Bahkan, mereka berencana akan melakukan penggalangan dana untuk membiayai Legislatif Bener Meriah agar melakukan sidang paripurna. Hal itu disampaikan salah satu perwakilan SMPK, Nasri Gayo saat menggelar Konferensi Pers. Kamis, 17 Februari 2022.

Nasri kepada awak media menegaskan, jika hingga Rabu 23 Februari 2022 DPRK setempat tidak kunjung memparipurnakan terkait usulan pemberhentian Sarkawi sebagai Bupati Bener Meriah pihaknya akan menggelar aksi serta menggugat DPRK ke PTUN dan menyurati Pimpinan Partai nasional maupun pimpinan partai  lokal dalam waktu dekat .

“Kita menilai DPRK Bener Meriah telah mengabaikan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang MD3, untuk itu jika hingga Rabu mendatang mereka tidak kunjung melakukan sidang paripurna kita akan akan menyurati pimpinan Partai nasional maupun  lokal,”kata Nasri Gayo.

Menurut Nasri, 7 Februari 2022 lalu masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Peduli Konstitusi menggelar aksi menuntut DPRK Bener Meriah untuk menindaklanjuti surat Mendagri tentang kepastian hukum Sarkawi sebagai bupati Bener Meriah.

“Sebenarnya dengan surat yang dikirimkan Sekda Aceh ke Mendagri itu sudah clear, karena persoalan tersebut kembali merujuk kepada pasal 78 UU 23 tahun 2014, bahkan surat ini dikuatkan dengan surat yang ditujukan kepada Plt Bupati Bener Meriah dengan isi yang sama, artinya tidak ada lagi diskusi tergantung DPRK mau nggak melakukan paripurna untuk persoalan tersebut,”ungkap Nasri.

Sepuluh hari waktu yang kita berikan kepada DPRK pasca aksi itu untuk menyurati Gubernur terkait kepastian hukum Sarkawi, sampai hari ini tidak jelas keputusannya dan kepentinganya seperti apa. Justru itu kita beranggapan DPRK Bener Meriah lupa dengan fungsinya yang diatur dalam MD3 salah satunya mengawal konstitusi Undang-undang.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRK Bener Meriah, Abubakar saat dikonfirmasi menegaskan, pada prinsipnya dari awal tetap melakukan Paripurna sesuai perintah Undang-Undang, namun hasil dari musyawarah dan pertimbangan dalam melakukan paripurna tentu memerlukan tahapan-tahapan.

Jadi, tahapan-tahapan yang kita lakukan pada waktu itu beralih menjadi rapat kerja dengan SKPK dan hasilnya kita kirimkan ke Gubernur dan kita masih menunggu hasil keputusan dari Gubernur.

“Pun demikian, saya sudah menyarankan kepada pimpinan untuk melakukan paripurna. Karena pada prinsipnya saya sebagai anggota DPRK Undang-Undang itu harus dilakukan, terlepas dari itu Sarkawi ( Bupati Bener Meriah ) apapun kejadiannya dia punya hak Yudisial untuk mengambil sikap,” imbuh Abubakar.

Kendati demikian, lanjut Politisi Nasdem itu, hasil paripurna yang kita kirimkan nantinya kita sendiri belum tau apa hasilnya, namun pada intinya DPRK sudah melakukan fungsinya. Ia tidak menapikan tuntutan masyarakat yang mendatangi DPRK Bener Meriah beberapa waktu yang lalu menjadi pertimbangan sebab mereka memperhatikan seorang bupati yang memberikan kebijakan dengan kondisi yang tidak sehat.

“Yang perlu digaris bawahi, kita tidak punya kepentingan apa-apa, justru kita sayang dengan beliau yang kita khawatirkan salah mengambil kebijakan yang berpotensi dengan hukum,” tutup Abubakar.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...