BANDA ACEH - Baru-baru ini terjadi beda paham antara dua kepala daerah,  Bupati Aceh Besar dan Walikota Banda Aceh soal wacana perluasan wilayah Kota Banda Aceh ke wilayah Aceh Besar  hingga mencuat ke ranah publik sehingga perbedaan tersebut mendapat tanggapan dari banyak pihak, satu diantaranya dari ketua Fraksi Demokrat DPRA, HT Ibrahim ST.

Menurut ketua Fraksi Demokrat, cara penyelesaian sebuah masalah seperti kasus wacana perluasan wilayah itu dinilainya kurang elok dan tidak elegan. Alasannya, karena masih ada ruang diskusi dan koordinasi yang bisa digunakan.

Ketika sesama kepala daerah mempublikasikan perbedaan pandangan atau pendapatnya ke ruang publik justru membuat masyarakat di kedua daerah itu menjadi bingung.

"Kenapa mareka bingung, ya pasalnya bagi mareka bukan soal setuju atau tidak setuju terhadap sebuah gagasan atau wacana, tapi lebih kepada bagaimana cara kedua pimpinan daerah bertetangga itu menyelesaikan masalah bersana," kata T Ibrahim kepada acehimage.com, Selasa (17/12/2019).

Bagi masyarakat yang lebih penting, bagaimana cara kedua kepala daerah meminimalkan perbedaan, karena yang satu ada keinganan memperluas wilayah sementara satu lagi prinsipnya ingin wilayahnya wajib dipertahankan.

"Nah, itu kan hal yang wajar-wajar saja, yang penting bagaimana dikomunikasikan sehingga ketemu solusi terbaik, apalagi hal itu baru sebuah wacana," sarannya.

Kondisi seperti saat ini dinilai oleh T Ibrahim kurang ideal juga kurang produktif untuk mengembangkan daerah masing- masing begitu juga dengan sumber daya dari berbagai sektor.

Memang saat ini suasan Kota Banda Aceh kurang memadai secara politis dan geografis.

"Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa yang diwacakan untuk perluasan kota justeru kecamatan- kecamatan yang merupakan sumber PAD Aceh Besar. Ini yang membuat sebagian dari masyarakat menjadi gundah," ungkapnya.

Kalau orientasi perluasan itu kurang jelas arahnya maka akan berdampak negatif terhadap PAD kabupaten Aceh Besar. Karena yang diwacanakan masuk ke kota adalah kecamatan-kecamatan yang potesial bagi pemasukan PAD untuk Aceh Besar.

Karena itu, ia menyarankan rencana untuk mengambil sejumlah daerah atau kecamatan dari Kabupaten Aceh Besar supaya dihentikan agar terhindar dari konflik yang tidak perlu.

Memang, banyak kebijakan pada sektor infrastruktur yang tidak berjalan maksimal karena selalu bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Besar.

Namun alasan ini kata Ibrahim tidak selalu benar. Karena selama ini ada juga fasilitas milik kota Banda Aceh dibangun di wilayah kabupaten Aceh Besar.

"Tapi pemda setempat enjoy-enjoy saja, tidak ribut," katanya.

Dari perspektif tersebut, T Ibrahim menyarankan kepada kedua pimpinan daerah lebih baik menyelamatkan generasi muda dengan memberikan mareka pekerjaan, ketimbang mengeluarkan pernyataan kontra produktif, yang nantinya justru merugikan generasi muda.

Menurut T Ibrahim, genersai muda saat ini gelisah melihat tontonan cara para pimpinan daerah mareka menyelesaikan setiap masalah.

"Seharusnya setiap ada masalah diselesaikan secara elegan, koordinatif, dan santun serta dewasa, bukan dengan cara lain yang kontra produktif dan ini berlaku bagi semua kita," ujar putra Aceh Besar ini.