Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Amal Hasan menjadi narasumber peHTem edisi Senin 10 Mei 2021 Episode 37 Tahun ke 2 dengan Tema: Sahuti Kebutuhan Masyarakat, Bank Aceh Luncurkan Kartu Debit yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Termiskin di Sumatera

Kemiskinan Aceh Juga “PR” Bagi DPRA, Pokir Harus Tepat Sasaran

ISTIMEWAAkademisi dari Universitas Muhammadiyah Aceh Dr Taufik A Rahim
A A A

Jelas bahwa elite Aceh tidak pro-rakyat sama sekali, baik eksekutif maupun legislatif

Dr Taufik A Rahim SE MSi Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Aceh

BANDA ACEH - Provinsi Aceh menjadi sebuah daerah termiskin di Sumatera berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penduduk miskin di Aceh meningkat 19 ribu orang pada September 2020.

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Aceh Dr Taufik A Rahim yang diminta tanggapannya oleh acehimage.com, Selasa (23/2) mengatakan secara realitas bahwa tidak efektifnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020, sebesar Rp 17,7 triliun.

"Sehingga perkembangan kemiskinan Aceh naik menjadi 15,43% dari Maret 2020, atau 833.910 jiwa, ini menunjukkan secara realitas bahwa tidak efektifnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020,"kata Dr Taufik.

Sementara penggunaan anggaran tidak sesuai atau tidak tepat sasaran baik untuk mengatasi Covid-19, penggunaan untuk alat kesehatan, dampak kesehatan dan dampak ekonomi, sehingga mengakibatkan kebijakan yang tidak terukur berhubungan dengan Covid-19.

Taufik juga menilai kinerja pemerintah Aceh tidak adanya koordinasi antar sektor, dinas, daerah dan pihak kesehatan di tingkat daerah kabupaten/kota. Sehingga banyak program dadakan, popularitas dan penghamburan uang sekedar ada kegiatan yang dikaitkan dengan Covid-19 saja.

Oleh sebab itu, kejadian ini, kata Taufik menjadi "PR" alias tanggungjawab bersama antara eksekutif dan legislatif Aceh (DPRA-red) dalam menempatkan APBA yang mendukung (pro) terhadap kehidupan masyarakat secara luas.

Namun selama ini yang terjadi, sama sekali tidak pro-rakyat, seharusnya mampu mengatasi permasalahan rakyat paling mendasar sebagai kebutuhan sehari-hari (basic needs). Padahal, seperti diketahui, Pemerintah pusat telah cukup banyak menggelontorkan Dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang dinilai belum dimanfaatkan secara baik.

Alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran dilakukan ekesekutif dan birokrasi Pemerintah Aceh. Demikian juga dengan legislatif sebagai bahagian dari Pemerintahan Aceh dengan program kerja yang dianggap kurang tepat untuk konstituen (pemilihnya) melalui program pokok-pokok pikiran (pokir/aspirasi) yang merupakan hak rakyat dari balas jasa dipilih sebagai anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

"Jelas bahwa elite Aceh tidak pro-rakyat sama sekali, baik eksekutif maupun legislatif,"tegas dosen Unmuha tersebut.

Itu sebabnya, Ia mengharapkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus pro-aktif masuk ke Aceh, tanpa tebang pilih, dan tidak semestinya menunggu laporan dari masyarakat.

"Hari ini rakyat susah, yang muskin bertambah 19.000 orang, jangan lagi menambah beban rakyat dengan memberikan laporan. Kondisi ril ini tergambar jelas dalam kehidupan rakyat Aceh dari sektor dasar kehidupan petani, nelayan, pekebun, peternak dan lainnya sektor ril, demikian juga banyak masyarakat miskin kota dan perdesaan sama sekali tidak tersentuh program kebijakan publik Pemerintah Aceh,"ujarnya.

"Elite Aceh sibuk menebar pesona dan popularitas politik yang akan dan sedang dirancang di depan mata berkaitan dengan oligarki politik, capitalisasi politik dan target politik jangka pendek yang rutin dihadapi ke depan,"sebut Dr Taufik.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...