Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata, ada lebih dari 300 rumah yang mengalami kerusakan dengan berbagai tingkatan, akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang Malang dan sekitar Jawa Timur pada siang tadi. Data itu terakhir diterima BNPB pada pukul 20.00 WIB. "Data BNPB hari ini, pukul 20.00 WIB, lebih dari 300 rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga berat," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati melalui keterangan resminya, Sabtu (10/4/2021). "Catatan sementara, 13 unit rumah rusak namun belum ditentukan kategori tingkat kerusakan. Sedangkan sejumlah kerusakan fasilitas umum, antara lain sarana Pendidikan 11 unit, kantor pemerintah 7, sarana ibadah 6, RSUD 1 dan pondok pesantren 1," ungkapnya.

Kemenkumham Klaim akan Selalu Netral di Kisruh Demokrat

ANTARALewat Kongres Luar Biasa yang dianggap ilegal, Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum partai Demokrat
A A A

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan tidak berpihak kepada salah satu kubu terkait kisruh di Partai Demokrat. Kemenkumham akan mengambil langkah sesuai peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang akan meminta SK Kepengurusan ke Kemenkumham. Sementara DPP Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Kemenkumham tidak mengakui hasil KLB lantaran pelaksanaannya tak sesuai AD/ART partai.

"Pemerintah tidak akan berpihak, hanya melakukan dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Staf Khusus Menkumham, Yasonna Laoly, Ian Siagian saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Sabtu (6/3).

Ian mengatakan Kemenkumham akan melihat anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat terlebih dahulu. Tidak akan terburu-buru mengambil sikap dan berpihak kepada salah satu kubu.

Kemenkumham, lanjutnya, akan mengkaji sejauh mana legalitas KLB yang digelar di Deli Serdang berdasarkan AD/ART Partai Demokrat.

"Bila mana sesuai dengan AD/ART, Kum HAM akan melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Ian.

Sebelumnya, sejumlah kader yang dipecat DPP Partai Demokrat menginisiasi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3). Lewat KLB, mereka menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Mereka juga menyatakan AHY demisioner dari jabatan ketua umum. Forum KLB pun mencabut surat AHY ihwal pemecatan kader.

DPP Demokrat sendiri menganggap KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional karena tak sesuai dengan AD/ART partai. Seharusnya, KLB digelar DPP atas persetujuan Majelis Tinggi Partai.

Atas dasar itu, Ketua Umum Demokrat hasil Kongres Maret 2020 dan telah diakui Kemenkumham meminta pemerintah untuk tidak memberikan legitimasi kepada kepengurusan hasil KLB di Deli Serdang.

"Saya minta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak memberikan legitimasi kepada KLB Ilegal," kata AHY dalam jumpa pers, Jumat (5/3).

Sumber:CNN Indonesia
Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...