Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata, ada lebih dari 300 rumah yang mengalami kerusakan dengan berbagai tingkatan, akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang Malang dan sekitar Jawa Timur pada siang tadi. Data itu terakhir diterima BNPB pada pukul 20.00 WIB. "Data BNPB hari ini, pukul 20.00 WIB, lebih dari 300 rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga berat," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati melalui keterangan resminya, Sabtu (10/4/2021). "Catatan sementara, 13 unit rumah rusak namun belum ditentukan kategori tingkat kerusakan. Sedangkan sejumlah kerusakan fasilitas umum, antara lain sarana Pendidikan 11 unit, kantor pemerintah 7, sarana ibadah 6, RSUD 1 dan pondok pesantren 1," ungkapnya.

Kemenkominfo Ungkap Pelanggaran UU ITE Banyak Terjadi di Facebook

detik.comIlustrasi
A A A

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjelaskan kasus-kasus terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sepanjang 2008 hingga 2020. Kemenkominfo menyebut Facebook sering digunakan masyarakat untuk melanggar UU ITE.

Staf Ahli Menkominfo Henri Subiakto awalnya menyebut UU ITE dianggap bermasalah. Henri kemudian memaparkan kasus terkait UU ITE pada 2008-2016 sebelum UU ITE direvisi.

"UU ITE di Indonesia dianggap bermasalah. Ini adalah kasus-kasus yang terkiat dengan UU ITE yang dikumpulkan oleh teman-teman siftnet kemudian kami kompilasi. Jadi sebenarnya tahun 2008 hingga tahun 2016 itu yang paling banyak konflik menggunakan UU ITE ya antara masyarakat dengan masyarakat. Ini yang paling tinggi," kata Henri dalam webinar tentang UU ITE di kanal YouTube DPN Peradi, Rabu (10/3/2021).

Henri mengatakan pelapor UU ITE itu cenderung dilakukan oleh masyarakat golongan tinggi atas kritik dari bawahannya. Seperti kepala sekolah melaporkan guru dengan menggunakan UU ITE.

"Pengertian masyarakat itu macam-macam, ada misalnya kepala desa, kepala sekolah, ada dekan, ada dekan lawan dosen, kepala sekolah lawan guru dan lain-lain. Memang tentu saja tidak sama strukturnya. Biasa yang melaporkan strukturnya lebih tinggi, tapi tidak melibatkan elite politik nasional dengan masyarakat, itu sangat jarang terjadi, walaupun pernah terjadi sesekali. Waktu Pak Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Pak Said Didu tapi itu tidak dilanjutkan," kata dia.

Henri mengatakan pelaporan UU ITE ini juga terjadi antara jurnalis dan politisi. Ada pula pelaporan antara pengusaha dan masyarakat.

"Jurnalis lawan politisi juga ada. Kemudian badan usaha lawan masyarakat, atau pengusaha lawan masyarakat ini terjadi tahun 2008-2016 sebelum revisi," kata dia.

Henri juga memaparkan kasus mengenai UU ITE setelah dilakukan revisi pada 2016 hingga 2020. Kasus masih didominasi oleh masyarakat dengan masyarakat.

"Pada saat setelah revisi, masih ternyata yang terjadi masyarakat lawan masyarakat ini yang paling banyak. Bukan antara pemerintah dengan masyarakat. Ada pemerintah, tapi pemerintah lebih pada pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah, gubernur, bupati karena mereka dikritik kemudian mereka menggunakan UU ITE ini. Memang sering seperti itu," tutur dia.

Lebih lanjut, Henri menyebut Facebook sering kali digunakan untuk melanggar UU ITE. Dia menilai pengguna Facebook umumnya orang dewasa sampai tua.

"Dan media yang dipakai untuk melanggar UU ITE itu paling banyak Facebook. Kemudian media online, kemudian ada WhatsApp dan lain-lain. Twitter juga cukup besar, tapi paling banyak Facebook. Itu menunjukkan bahwa yang berkasus di UU ITE orang-orang yang dewasa, karena biasanya pengguna Facebook ini kalangan dewasa sampai tua. Kalau anak-anak muda jarang menggunakan Facebook, dia menggunakan Instagram. Instagram ada, tapi tidak terlalu besar. Tidak banyak," kata dia.

UU ITE, kata Henri, bukanlah kitab suci sehingga layak untuk direvisi. Namun dia menekankan dalam UU ITE harus menghargai keberagaman.

"UU ITE bukan kitab suci menurut saya maka layak dan bisa direvisi. Tentu saja revisinya cuma harus, jangan norma-norma untuk menjaga kebinekaan itu dihilangkan, tapi disempurnakan boleh," jelasnya.

Sementara itu, Kanit 4 Subdit 2 Dittipidsiber Bareskrim Polri AKBP Silvester Mangombo Marusaha Simamora menjelaskan tahapan dalam mengangai perkara UU ITE. Ada beberapa UU yang menjadi landasan Polri dalam melakukan penindakan.

"Kita melihat saat ini banyak sekali berita tentang bagaimana sebenarnya cara yang tepat untuk melakukan penyelesaian atau untuk bagaimana bisa mengambil suatu tindakan yang tepat dan juga dapat berkeadilan yang baik kepada masing-masing pihak yang berperkara dengan menggunakan UU ITE. Kami sebagai penyidik tetap berpegang teguh dengan norma Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Kemudian UU No 2 Tahun 2002 tantang Polri di mana pasal 13 itu kami juga diberikan tugas pokok sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat dan juga sebagai tugas pelindung, pelayan, pengayom masyarakat serta fungsi penegakan hukum," kata Silvester dalam acara yang sama.

Selain itu, Polri menggunakan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Polri juga menggunakan Perkab No 6 Tahun 2019.

"Kami juga fokus juga di dalam UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana kami juga melakukan proses penyidikannya tetap berdasarkan KUHAP. Kemudian adanya Perkab No 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, di mana di dalam penyidikan tindak pidana ini di situ sudah diatur bagaimana anggota Polri sebagai penyidik dia menerima laporan, kemudian dari penerimaan laporan itu dikumpulkan barang buktinya, apakah bisa dilakukan penyidikan atau tahap yang dilakukan adalah penyelidikan dan penyidikan. Di mana penyelidikan ini kita mengumpulkan bukti-bukti kemudian telah terkumpul 2 alat bukti yang cukup kemudian kita bisa melanjutkan proses selanjutnya menaikkan tahap penyidikan," jelasnya.

Silvester mengatakan Polri juga memeriksa saksi-saksi. Dia mengatakan saksi ahli juga digunakan dalam menangani perkara UU ITE ini.

"Pada saat penyidikan ini kita pun melakukan kegiatan memeriksa saksi-saksi, kemudian kita menambah saksi ahli, baik ahli forensik maupun ahli ITE dan juga ada ahli lain sebagai pendukung. Contohnya ada kasus-kasus hoax atau pencemaran nama baik kami meminta keterangan ataupun pendapat ahli seperti ahli bahasa dan juga ahli ITE dan juga ahli pidana," jelasnya.

Polri, kata Silvester, dalam melakukan penyidikan juga berpijak pada surat edaran Kapolri mengenai penanganan perkara UU ITE. Dalam proses penegakan hukum akan mengedepankan restorative justice.

"Kemudian dengan adanya surat edaran Kapolri, No 2 Bulan 2 Tahun 2021 ini tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan di mana ruang digital Indonesia ini yang BSP, artinya beretika, bersih, produktif dan sehat. Ini Bapak Kapolri membuat ini adalah supaya tindak pidana yang kira-kira untuk dilakukan mediasi kita akan lakukan mediasi kecuali tindak pidana ITE yang bersinggungan atau masuk dalam kategori seperti hoax, kemudian mengandung unsur SARA, separatisme dan terorisme, itu tidak berlaku dalam surat edaran ini," kata dia.

"Surat edaran ini juga mengacu pada KUHAP tentang bagaimana penyidik bisa melakukan tindakan lain yang tidak bertentangan dengan hukum yaitu pasal 7 ayat C itu ada suatu tindakan kepolisian di luar undang-undang tapi tidak melanggar undang-undang. Kemudian juga UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri itu mengatur tentang bagaimana Polri bisa melakukan tindakan diskresi itu pasal 16 ayat 2 dan UU No 19 tahun 2016 juga ada diatur bagaimana peran masyarakat dan pemerintah di mana masyarakat ini bisa melakukan mediasi sehingga hal ini yang bisa membuat suatu restorative justice dalam tindak pidana masuk dalam kategori pencemaran nama baik itu masuk pada 27 ayat 3," jelasnya.

Sumber:Detik.com
Rubrik:NEWS

Komentar

Loading...