Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh memanggil enam orang yang diduga terlibat korupsi proyek pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breuh tahun 2017. Proyek tersebut berada di bawah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Nama yang dipanggil secara terpisah itu ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Munawal, masing- masing Yudi Saputra ST, PPK tahun 2018.

Kelola Dana Covid-19, Pemerintah Aceh Harus Terbuka

ACEHIMAGEHT Anwar Ibrahim
A A A
Secara berurutan besaran dana Covid-19 adalah: DKI Jakarta (10,6 T), Jawa Barat (8,0 T), Jawa Timur (2,3 T), Jawa Tengah (2,1 T), dan Aceh (1,7 Triliun)

Oleh : HT Anwar Ibrahim (Pemred)

Dalam menghadapi kondisi darurat pandemi Covid-19, Pemerintah Aceh telah menyediakan dan menggunakan anggaran secara maksimal melalui APBA sebesar Rp1,7 triliun.

Dana ini untuk membiayai pencegahan, penanganan dan dampak sosial. Akan tetapi keleluasaan ruang penggunaan anggaran yang diberikan itu diharap tidak disalahgunakan atau dikorupsi. Untuk itu Pemerintah Aceh harus transparan atau membuka informasi anggaran seluas- luasnya kepada masyarakat.

Kalau kita simak pernyataan kepala Ombudsman RI Aceh, Dr Taqwaddin Husin, dia mengaku kaget melihat laporan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri.

"Saya kaget membaca Laporan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, yang menempatkan Provinsi Aceh berada diurutan kelima terbesar dalam hal refocusing APBD (APBA). Secara berurutan adalah: DKI Jakarta (10,6 T), Jawa Barat (8,0 T), Jawa Timur (2,3 T), Jawa Tengah (2,1 T), dan Aceh (1,7 Triliun).

Dia pun mempertanyakan, apa yang menjadi alasan dan pertimbangan sehingga Aceh mengusulkan anggaran sebanyak itu ?

Sedangkan penduduk Aceh hanya 5,2 juta. Lagi pula tingkat kerawanan Aceh lebih kecil dibandingkan daerah lain. Apakah tidak ada komunikasi dengan provinsi lain waktu pembahasan refocusing APBA.

“Masyarakat kerab disuguhkan berita bahwa tidak sedikit tindakan korupsi yang pernah terjadi dengan memanfaatkan situasi darurat kebencanaan. Maka dalam pengelolaan anggaran Aceh untuk Covid-19 yang jumlahnya jauh lebih besar dari penanganan bencana yang pernah terjadi itu harus diantisipasi dan diawasi secara maksimal,” tulis Taqwaddin.

Lalu bagaimana dengan sikap rakyat? Memang masyarakat saat ini mendukung Pemerintah Aceh untuk mengalokasikan anggaran yang lumanyan besar untuk penanganan Covid19 direalokasikan sebesar Rp.1,7 trilyun dari APBA Rp.17,2 trilyun.

Rasa setuju masyarakat itu (mungkin) setelah melihat situasi penyebaran virus yang tinggi dan dibeberapa daerah di Indonesia bahkan ada yang telah ditetapkan sebagai zona merah penyebaran covid-19.

Sepertinya, ruang bagi daerah justru semakin besar dalam memaksimalkan penyediaan anggaran Covid19 ini setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Dalam SKB tersebut daerah diminta untuk merasionalisasi anggaran pengadaan barang jasa dan belanja modal dalam APBD mencapai 50% untuk penanganan covid 19 dan pengamanan daya beli masyarakat khususnya kelompok rentan terdampak.

Dengan prediksi belanja pada APBD (K) Murni provinsi saat ini plus anggaran dari 23 Kabupaten/Kota.

Sejauh ini beberapa pemerintah daerah di Aceh telah mendeklarasikan anggaran yang akan digunakan untuk penanganan Covid-19.

Dan sudah ditetapkan dalam proses pembahasan baik di internal pemerintah daerah maupun melibatkan kementrian terkait.

Namun sampai saat ini, upaya pencegahan korupsi masih dalam bentuk sebatas himbauan-himbauan khususnya dari aparat penegak hukum, seperti dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan pihak kepolisian.

Sebagai langkah dalam mencegah penumpang gelap dalam pelaksanaan anggaran Covid-19 yang besar tersebut maka perlu diantisipasi dengan strategi pencegahan dan pengawasan yang mamadai. Untuk itu maka dalam pengalokasian dan pelaksanaan anggaran tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut:

* Pemerintah harus merancang program dan kegiatan yang terukur dan efektif dalam rangka penanganan Covid19, baik dalam rangka pencegahan, penanganan pasien dan pemberian bantuan masyarakat terdampak pandemi ini.

* Mempublikasikan informasi anggaran secara detail terkait program, kegiatan beserta anggarannya kepada publik secara luas kepada masyarakat melalui saluran informasi yang mudah diakses masyarakat seperti website. Agar semua pihak dapat melakukan pengawasan atas kinerja penanganan covid19.

* Pemerintah harus menyediakan sarana pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan penanganan covid19

* Terkait dengan penyediaan anggaran bantuan kepada kelompok masyarakat terdampak harus dilakukan secara transparan dan didukung dengan data-data yang valid agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

* Instansi pengawas keuangan daerah dan aparat penegak hukum harus menjalankan tugas pendampingan dan pengawasan yang intensif untuk mencegah terjadi tindakan penyalahgunaan dan tindakan korupsi.

* Pemerintah harus taat hukum dalam menggunankan anggaran sesuai perundang-undangan berlaku terutama untuk pengadaan alat kesehatan, meskipun disatu sisi pemerintah diminta secara cepat melakukan penanganan covid-19, apalagi celah korupsi semakin lebar sebagaimana diatur dalam pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020.

Rubrik:OPINI

Komentar

Loading...