Isu dugaan pembelian tiga unit Kapal Aceh Hebat oleh Pemerintah Aceh yang diduga barang bekas terus bersileweran di laman media sosial. Apalagi setelah terjadi aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan Aceh tepatnya di Jalan Mayjend T Hamzah Bendahara No 52, Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh beberapa waktu lalu. Bermula dari itu, masyarakat di Aceh ingin mengetahui terkait informasi akurat mengenai pengadaan Kapal Aceh Hebat, 1, 2, dan 3 tersebut. "Cuma kita lihat dari luar aja, cuma ditekan tombol besar sebagi bukti peluncuran ke laut. Lalu kami diajak ke tempat makan-makan dengan alasan kapal balik lagi," kata sumber media ini yang mengaku hadir pada saat itu.

Kejantanan Anggota Dewan dari Parlok Dipertaruhkan!

AK JAILANIDr Taufik Abdul Rahim
A A A

BANDA ACEH - Polemik Pilkada masih terus bergulir, dimana Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan Pemilihan Kepala Daerah serentak dilakukan pada tahun 2024.

Diketahui, Kemendagri menolak rencana revisi UU Pemilu. Mereka ingin tetap melaksanakan Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang Pilkada yang sudah ada. Nah bagaimana dengan Aceh yang memiliki UUPA harus mengikuti tahapan tersebut?

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Aceh Dr Taufik Abdul Rahim secara tegas meyatakan Pilkada serentak yang diwacana oleh Pemerintah pusat pada tahun 2024 mejadi sebuah tantangan besar kepada Anggota DPRA, khususnya dari Partai Lokal (Parlok).

Ia beralasan saat ini konsentrasi masyarakat Aceh ingin mendapatkan kepastian, apakah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh dilakukan pada tahun 2022 atau dilaksanakan serentak seluruh Indonesia pada tahun 2024. Hal ini merupakan pertanyaan mendasar, terutama kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Lokal (Parlok).

"Karena salah satu kekhususan Aceh secara politik sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah adanya Partai Lokal (Parlok). Karenanya, bagi anggota DPRA dari partai lokal (Parlok) jangan tinggal diam, terkait dengan kisruh, polemik dan kegaduhan nyata dibidang politik terkait pelaksanaan Pilkada, yang semestinya jika merujuk kepada UUPA dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan landasan hukum yang berlaku, yaitu pada tahun 2022,"kata Dr Taufik kepada acehimage.com, Minggu (31/1/2021).

Itu sebabnya, Taufik meminta kepada Anggota DPRA dari Parlok agar jangan tinggal diam dan berpangku tangan yang hanya menunggu tanpa bereaksi, ibarat pepatah Aceh lama "Preih boh ara hanyout"

BACA JUGA:Pengamat: Jangan Sampai Kekhususan Aceh Hanya Omong Kosong

"Tanggung jawab anda sebagai anggota DPRA dari Parlok yang menikmati kekhususan Aceh, hari ini dipertaruhkan. Konon pula selama ini sudah menikmati fasilitas, gaji, uang dan tunjangan serta hak sebagai anggota dewan atau legislatif sebagai elite politik Aceh, dari uang rakyat serta pajak/retribusi rakyat Aceh yang dibayar sebagai kewajiban kepada negara yang merupakan kebijakan fiskal dan moneter. Jika rakyat tidak memenuhinya sering sekali mendapat sanksi dan dihukum serta sanksi sosial oleh negara dan pemerintah, yang dengan keterpaksaan juga harus membayarnya,"terang dosen Unmuha ini.

Karena itu, kata dia, hari ini rakyat Aceh memiliki harapan besar serta keinginan politik sesuai dengan ciri, karakter serta ketentuan aturan kekhususan Aceh. Perlihatkan serta tunjukkan nyali, argumentasi serta berjuang sebagai elite politik dari Parlok Aceh. Sehingga tidak mudah serta tenggelam dengan permainan politik sentralistik pusat yang oligarki, dan memiliki kecenderungan merugikan Aceh.

"Sementara anggota DPRA Parlok mengikuti rentak serta 'goyangan politik' seperti partai nasional yang terpusat. Hanya tinggal diam dan tak berdaya, maka sebaiknya mintak mundur saja sebagai anggota DPRA, jangan hanya memenuhi hasrat/nafsu politik sebagai anggota DPRA, tetapi konyol berhadapan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan mati kutu terdiam dalam ketidakmampuan serta rendahnya kompetensi selaku wakil rakyat Aceh di DPRA,"tegas Taufik.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...