Teuku Raja Keumangan SH MH, Sekretaris Fraksi Partai Golkar narasumber peHTem edisi Kamis 29 Juli 2021 episode 60 dengan tema: DPRA Diminta Bentuk Pansus Dana Siluman, Kemana Mengalir Dana Apendiks? dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Kejaksaan Ungkap Dugaan Korupsi di Dinas Sosial Kabupaten Bireuen

Ilustrasi - Korupsi
A A A

Bireuen - Kejaksaan Negeri Bireuen mulai mengungkap dugaan korupsi Program Usaha Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin dalam rangka penanganan covid 19 tahun 2020 di Dinas Sosial Kabupaten Bireun.

Kajari Bireuen, Mangantar Siregar, SH yang didampingi Kasi Intelnya, Fri Wisdom S Sumbayak, SH dan beberapa pejabat Kejaksaan setempat di Aula Kejari Bireuen, Kamis (22/7) yang mengungkapkan, jika kejaksaan negeri Bireuen sedang melakukan penyelldikan, brdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen nomor Print 04/L.1.21/Fd.1/06/2021 tanggal 29 Juni 2021

Disebutnya, ada beberpa hal terkait dengan program tersebut, bahwa tahun 2020 Pemkab Bireuen mengadakan program bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin dalam rangka penanganan covid 19 yang anggaranya bersal dari hasil Recofusing APBK Bireuen, tahun anggran 2020.

Pemkab setempat, menerima usulan dari Dinsos Bireuen sebanyak, 250 orang sesuai surat keputusan bupati No, 530 tahun 2020 tanggal 14 September 2020 tentang penerima bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin dalam rangka penanganan covid 19 di Kabupaten Bireuen dengan nominal Rp 2 juta per penerima. “Dalam Sk Tersebut, menyebutkan, bahwa diberikan dalam bentuk uang dengan cara pemindahan buku dari rekening Dinas Sosial ke rekening penerima bantuan,” urai Mangantar Siregar, SH.

Menyangkut dugaan korupsi di instansi pemerintah itu, ungkap Kajari Bireuen, jika tim Pidsus telah menerima keterangan terhadap pihak terkait dengan program tersebut sebanyak 80 orang. Berfdasarkan proses penyelidikan di temukan adannya indikasi tindak pidana korupsi dalam program bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin dalam rangka penangan covi 19. “Kami berharap doa dan dukungan segenap masyarakat Kabupataten Bireun,” pinta Mangantar Siregar, SH

Modus operandi yang digunakan Dinsos Bireuen, di sebut-sebut dengan menyuruh penerima bantuan menandatangani slip penarikan, yang seharusnya mereka menerima dalam bentuk uang Rp 2.000.000. “Namun, setelah slip itu duluan disuruh tandangani oleh pihak dinas sosial, yang lalu menukarnya dengan sembako. Sudah barang tentu, sembako kan tidak bisa menjalankan usahanya sesuai program usaha ekonomi produktif,” papar seorang warga Bireuen yang mengaku sangat prihatin jika ada ASN yang mencari keuntungan pribadi di tengah pandemi, serta memberikan apresiasi kepada Kejari Bireuen dalam usaha membongkar kasus tersebut.[]

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...