Usia kepemimpinan Mawardi-Waled Husaini memimpin Kabupaten Aceh Besar genap tiga tahun sejak dilantik pada 10 Juli 2017 lalu. Namun hingga kurun waktu itu pasangan putih menahkodai dinilai masih belum bisa membawa daerah tersebut ke arah yang lebih cerah. Bahkan sempat muncul isu ketidakharmonisasi antara Bupati Ir Mawardi Ali dengan Wakil Bupati Waled Husaini, kemudian publik kembali bertanya-tanya di hari ulang tahun kepemimpinan mereka.

Praktisi Hukum dan Advokat:

Kebebasan Pers Harus Dihormati

VINDA EKA SAPUTRApraktisi hukum dan advokat, Rahmad Hidayat
A A A

ACEH BARAT - Dalam Rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang ke 74, wartawan Meulaboh yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (SEKBER) Jurnalis Aceh Barat mengadakan temu ramah dan diskusi publik dengan tema "Refleksi dan Tantangan Undang- undang Pers di Aceh Barat " yang berlangsung di sekretariat Sekber jurnalis Aceh Barat pada Rabu, (19/02/2020)

Diskusi publik ini di hadiri oleh para perwakilan dari kepala- dinas yang ada di Aceh Barat, lembaga Pers kampus, akademisi, Wakapolres Aceh Barat dan tamu undangan lainnya. Dan yang menjadi pembicara dalam diskusi ini yaitu, Said Fadlhain MA, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar, Juli Amin, divisi advokasi Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Aceh, Rahmad Hidayat, praktisi hukum dan advokat.

Selain diskusi juga ada tanya jawab antara pemateri dengan para tamu undangan terkait kinerja dan peran pers khusus nya di Aceh Barat.

Rahmad Hidayat mengatakan, momen ini menjadi tempat untuk mendiskusikan permasalahan pers yang terjadi di Aceh Barat ini. Dan pers juga merupakan salah satu pilar demokrasi maka dengan lemah nya pers maka proses demokratisasi di Aceh khusunya di Aceh Barat juga lemah.

"Siapa pun para pihak yang berkepentingan, kebebasan pers itu harus di hormati dan di junjung tinggi. Dan jangan ada keinginan satu pihak pun untuk melemahkan kebebasan perspers dan kerja-kerja pers yang sudah cukup tegas di atur di dalam Undang-undang pers," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa dalam Undang-undang pers terdapat jaminan hukum bagi para wartawan, dan terkait perlindungan hukum ini sendiri ada para aparat penegak hukum khusus nya kepolisian.

"Maka ketika ada kejadian yang berpotensi melemahkan kinerja pers dan melanggar hukum maka kepolisian harus bertindak cepat dan terukur serta penerapan - penerapan pasalnya harus tepat,"jelasnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...