Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), Dr. Samsuardi, MA, menjadi narasumber peHTem edisi Senin, 3 Oktober 2022 episode ke 13 Tahun ke 3 dengan tema: Benarkah di Bawah Tangan Alhudri Pendidikan Aceh Terpuruk? yang dipandu oleh host Siti Aminah, S.IP, M.MLS, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Akmal Ibrahim:

Jangankan Kalian, Bupati pun Bisa Ditangkap

FOTO | ARMIYABupati Abdya, Akmal Ibrahim, SH
A A A

ABDYA – Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim, menyebutkan klinik hukum adalah kesempatan. Menurutnya, setiap persoalan hukum itu bisa diselesaikan dari awal.

"Saya berharap tidak ada yang curang dan sembunyi-sembunyi jika ada persoalan terkait masalah hukum," kata Akmal dalam acara Hari Bhakti Adhyaksa ke-59. Senin, (22/7).

Kata Akmal, terbuka saja di klinik hukum Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Abdya dan itu semua bisa dibahas.

Lanjutnya, kalau 60 hari sejak temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) maka itu masih kewenangan bupati untuk melakukan penagihan “Jadi kalau datang surat tagihan dari bupati jangan marah-marah,” tuturnya.

Ia mencontohnya DPRK Abdya, kalau datang surat tagihan dari bupati langsung melakukan pembayaran. Jadi, kalau lewat dari 60 hari kewenangannya beralih ke pihak Kejari dan Polres.

“Kalau sudah penyidikan itu tidak bisa mundur dan harus kepengadilan. Kalau ada orang yang minta tolong terkait pemanggilan dan waktu kita baca surat statusnya tersangka, saya angkat tangan, jangankan kalian bupati pun bisa ditangkap,” ujarnya.

Akmal juga mengucapkan terimasih kepada pak Kajari dan pak Kapolres Abdya atas kejasama selama ini yang telah membimbing. Akmal berharap ketaatan hukum diwilayahnya bisa dicegah dari awal.

"Saya merasa sangat terbantu dengan tindakan selama ini." Tutur orang nomor satu Abdya itu.

Lebih lanjut Akmal berharap di masa kepemerintahannya semuanya taat dan tidak bermasalah dengan hukum. Menurutnya, pidana itu adalah kejahatan terhadap umum maka Kejari dan Kapolres mewakili Negara menegakkan kepentingan umum sehingga atas kepentingan umum boleh mencabut nyawa orang (hukuman mati).

“Saya ingin kedepan kita lebih banyak berkerja sama mencegah apa yang bisa kita lakukan, jika itu bertentangan dengan lembaga hukum maka saya juga tidak bisa paksakan. Terimakasih selama ini atas kerjasama yang baik, saya berharap pemerintah bisa benjalan normal.” Tutup Akmal.

Wartawan:Armiya
Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...