Zikrayanti, MLIS, PhD (Cand) menjadi narasumber peHTem edisi Kamis 23 September 2021 episode 10 Tahun ke II dengan tema: Terkait Vaksin Siswa, Wali Murid Minta Gubernur Pecat Kadisdik Aceh, yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Jangan Paksakan Memimpin Aceh Jika Tidak Memiliki Kemampuan

For acehimage.comDr. Zainuddin, SE, M.Si
A A A

Bila kita seorang muslimin tentu ada dalil dasar yang bisa digunakan, yaitu tempatkan sesorang sesuai dengan keahliannya. Dalil ini sepertinya sangat cocok pada kepemimpinan yang bersifat teknis, yaitu seseorang dituntut keahlian spesifik dibidangnya untuk memimpin bidang teknis tertentu.

Dr. Zainuddin, SE, M.Si Akademisi Universitas Serambi Mekkah

INDAHNYA kehidupan dalam nuansa demokrasi adalah semua personal memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Artinya semua personal dalam satu komunitas memiliki peluang yang sama dalam segala hal, tentu yang memenuhi prasyarat untuk itu. Iya, banyak Negara bisa mencapai kemajuan dan tingkat kesejahteraan bila menerapakan demokrasi dalam bernegara dan berbangsa dan daerah yang merupakan bagian dari sebuah state juga demikian serta sebuah unit bisnis pun akan mencapai kesuksesan bila menerapakan gaya kepemimpinan yang demokratis. Namun, tidak sedikit Negara atau daerah bisa termakan (terkung-kung) dengan jargon demokrasi itu sendiri karena salah memaknai kebebasan yang terkandung dalam demokrasi itu sendiri, mereka mengartikan kebebasan dalam arti sebebas-bebasnya tanpa mempedulikan hal-hal lain sebagai prasyarat itu sendiri.

Mari kita coba mediskripsikan apa sebenarnya syarat-syarat sesorang bisa menjadi pemimpin sebuah daerah dan Negara serta unit bisnis dalam kacamata demokrasi versi penulis. Bila kita seorang muslimin tentu ada dalil dasar yang bisa digunakan, yaitu “tempatkan sesorang sesuai dengan keahliannya”. Dalil ini sepertinya sangat cocok pada kepemimpinan yang bersifat teknis, yaitu seseorang dituntut keahlian spesifik dibidangnya untuk memimpin bidang teknis tertentu.

Hal ini akan sangat menentukan arah dan kinerja bidang itu sendiri sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang memiliki tingkat keahlian, contoh dari aplikasi dari dituntut keahlian yang sesuai bidang untuk memimpin bidang tesebut adalah bisa kita jumpai dimana-mana, jika dalam unit bisnis bidang pembukuan tentu harus yang ahli pembukuan dengan kualifikasi pendidikan akuntansi, bidang rekayasa tentu harus dipimpin oleh yang memiliki keahlian dibidang itu, bidang marketing harus dipimpin oleh yang memiliki kualifikasi pendidikan bidang pemasaran dan lain sebagainya.

Jika kita melihat pada ranah publik terhadap implikasi dalil tempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya, yaitu bidang ekonomi dan keuangan tentu dipimpin oleh yang ahli bidang ekonomi, bidang infrasturkur atau ke PU an tentu terharu dipimpin oleh yang berkualifikasi engenering, bidang pertanian harus yang ahli bidang pertanian, bidang kesehatan tentu harus dipimpin oleh yang berkualifikasi kesehatan, bidang hukum tentu harus dipimpin oleh yang ahli hukum serta banyak yang lainnya.

Untuk kempemimpinan sebuah unit bisnis dan daerah serta Negara sepertinya apa yang terjadi pada kepemimpinan teknis tidak bisa kita terapkan karena kepemimpinan disini banyak ditentukan oleh output dari sebuah proses demokrasi. Kita coba lihat satu persatu tentang kepemimpinan yang dilahirkandari sebuah proses demokrasi, yaitu pada unit bisnis ketika memilih kepemimpinan tentu ditentukan oleh suara terbanya dalam hal ini dikonversikan pada kepemilikan saham, pada kepemimpinan daerah baik ditingkat satu dan tingkat dua juga ditentukan oleh suara terbanyak dari suara pemilih, dan tak terkecuali kepemimpinan sebuah Negara sangat ditentukan oleh suara terbanyak dari suara pemilih pada pesta demokrasi itu sendiri. oleh sebab itu, pada level pemimpin yang dipilih melalui vote sebenarnya bisa saja melahirkan pemimpin dengan kualifikasi pendidikan dan keahlian biasa-biasa saja karena ditentukan oleh suara terbanyak. Jadi karena pemimpin publik (dalam artiannya presiden, gubernur dan bupati) ditentukan oleh suara terbanyak, maka kualitas dari kepemimpinan sangat ditentukan oleh penjaringan pengusung (parpol) untuk dicalonkan pada pesta demokrasi.

Nah, bagaimana bisa lahir kepemimpinan publik yang berkualitas sangat ditentukan pada proses rekrutmen yang dilakukan oleh pengusung dalam hal ini partai politik. Memang dalam nuansa demokrasi amat sangat berperan menentukan kualitas pemimpin (presiden, gubernur dan bupati/wali kota) adalah partai politik itu sendiri, sehingga patut disalahkan partai politik pengusung ketika pemimpin ynag dihasilkan tidak bisa memuaskan khalayak ramai. Oleh sebab itu, meperbaiki manajemen partai politik peserta dalam pesta demokrasi merupakan sebuah ikhtiar untuk bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Artinya harus tercipta parpol yang modern dan tidak seperti perusahaan privat serta penerapan manajemen yang berorientasi pada pengkaderan untuk keberlanjutan dan kemajuan bangsa itu sendiri. Tidak mungkin sebuah parpol yang bersifat mirip dengan petusahaan privat bisa melahirkan kader-kader yang berkualitas untuk ditandingkan pada pesta demokrasi hingga terpilih menjadi pemimpin sebuah Negara, daerah tingkat satu dan daerah tingkat dua.

Disamping itu, yang sangat menentukan untuk lahir pemimpin yang berkualitas adalah pada pribadi yang yang dicalonkan. Pribadi yang diusung oleh parpol untuk ditandingkan pada pesta demokrasi harus mengintrospeksi diri tentang kemampuan memimpin atau dalam bahasa Aceh” looh droe” dalam artian bercermin pada kemampuan jangan hanya ditokohkan oleh parpol padahal kemampuan dan kualifikasi tidak mendukung mau untuk dicalonkan. Apablia memang ternyata tidak memiliki kemampuan, maka lebih baik untuk tidak mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin agar tidak kelimpungan saat memimpin. Kenapa diperlukan kualitas pemimpin itu sendiri karena amat sangat menentukan kinerja aparatur publik yang akan dipimpin dalam rangka pencapaian tujuan Negara dan daerah itu sendiri.

Terutama untuk daerah Aceh kedepan sudah bisa bersiap-siap bagi parpol yang menjadi peserta demokrasi untuk mempersiapkan kadernya sebagai calon yang akan ditandingkan pada pesta demokrasi nanti. Saran saya kepada parpol-parpol di Aceh untuk mempersipakan kadernya bukan hanya pertimbangan pada pencitraan saja tetapi sangat perlu juga dilihat kualifikasi pendidikan dan kepribadian yang selaras dengan keacehan, maknanya faktor religius atau keimanan sangat perlu dipertimbangkan karena Aceh identik dengan Islam. Mari kita song-song pesta demokrasi dan bisa melahirkan gubernur, bupati dan wali kota bukan hanya rapi dalam berpakaian tetapi rapi juga dalam implementasi program, bukan hanya unggul dalam serimonial tetapi juga unggul dalam mengejar ketertinggalan, bukan hanya pinter dalam memimpin apel pagi tetapi pinter dalam negosiasi. Kiranya Tuhan akan menganugerahkan pemimpin yang bisa membawa Aceh kearah yang lebih baik dan bisa tercipta daerah yang makmur dan damai dalam bingkai Negara Indonesia. kalua tidak dari kita siapa lagi yang peduli terhadap daerah peunebah endatu. Aceh loen sayang.

Rubrik:OPINI

Komentar

Loading...