Khabib Nurmagomedov bakal segera menggelar jumpa pers terkait masa depannya di UFC. Jumpa pers itu makin menguatkan rumor dia bakal batal pensiun. Dilansir dari Russia Today, Khabib sudah merencanakan konferensi pers pada Rabu (2/12) mendatang. "Khabib akan mengadakan pertemuan dengan media pada tanggal 2 Desember, di mana setiap orang dapat mengajukan pertanyaan mereka tentang proyek baru yang telah dan akan diumumkan."

‘Jamuan’ Jaksa untuk 2 Jenderal di Kasus Djoko Tjandra Timbul Kehebohan

ANTARAFoto: Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo
A A A

JAKARTA - Jamuan makan siang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel) Anang Supriatna kepada tersangka kasus red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo, menjadi buah bibir.

Pemberian makan siang itu terjadi saat proses pelimpahan berkas dan tersangka kasus penghapusan status red notice Djoko Tjandra pada Jumat 16 Oktober 2020.

Seperti dilansir detikNews hari ini, awalnya, informasi mengenai jamuan makan siang untuk tersangka kasus red notice Djoko Tjandra disampaikan oleh kuasa hukum Brigjen Prasetijo Utomo, Petrus Bala Pattyona di akun Facebook- nya.

Petrus juga mengunggah foto bersama para tersangka. Namun, Petrus membantah adanya perlakuan khusus kepada kliennya.

Menurutnya, pemberian makan itu biasa dilakukan tuan rumah kepada tamunya.

"Ada yang komen seolah-olah kasus ini istimewa dan mendapat perlakuan khusus, sehingga perlu saya luruskan bahwa makan siang yang disediakan karena memang sudah jam makan, ada yang menjalankan ibadah salat dan makan siang seperti ini.

Biasanya, bila advokat mendampingi klien, baik di kepolisian, kejaksaan atau KPK, apabila sudah jam makan, pasti tuan rumah menawarkan makan untuk tamunya," papar Pertrus dalam Facebook-nya.

Kajari Jaksel Anang Supriatna kemudian mengklarifikasi menyusul beredarnya informasi jamuan itu.

Menurut Anang, pemberian makan siang itu merupakan hal yang wajar. "Jadi begini, itu kan para terdakwa semua, baik JPU dari pukul 09.00 WIB pagi sampai 14.00 WIB siang kan. Kami selaku tuan rumah itu biasa, standar, menyiapkan makan siang," kata Anang, Minggu (18/10/2020).

Anang menerangkan pemberian makan siang itu tidak dikhususkan untuk para tersangka.

Menurutnya, pemberian makan itu salah satunya atas pertimbangan keamanan.

"Tidak hanya para terdakwa, tetapi juga ada pengacara. Faktor keamanan juga, supaya nggak ke sana-ke mari," terangnya. Bahkan, menurutnya, tim jaksa juga diberi makan siang.

Makanan yang disajikan, yakni nasi soto. Menanggapi kejadian itu, sejumlah aktivis antikorupsi melontarkan kritik tajam.

Apakah benar jamuan itu bagian dari SOP..?

Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM mempertanyakan perihal jamuan yang diberikan kepada para tersangka.

"Jamuan terhadap terdakwa dalam kasus korupsi suap-menyuap ini, menurut saya memang penuh tanda tanya," kata peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman.

Ia mempertanyakan apakah benar jamuan itu bagian dari SOP saat pelimpahan berkas di kejaksaan.

Sebab, ia mengaku baru mengetahui jika pelimpahan berkas di kejaksaan ada prosesi jamuan makan siang.

Apakah benar jamuan itu memang SOP di kejaksaan ketika pelimpahan para tersangka beserta barang bukti berkasnya?

"Jika memang itu SOP di kejaksaan apakah hal itu dilakukan kepada yang sama dengan tersangka lainnya? Saya baru tahu kalau di kejaksaan ada kebiasaan seperti itu jamuan kepada tersangka yang dilimpahkan ke kejaksaan dan dilakukan oleh pimpinan," sebutnya.

"Kalau itu bukan SOP kejaksaan dan tersangka lain tidak diberlakukan sama, ini suatu yang tidak biasa dan spesial, suatu yang khusus," lanjutnya.

Selain itu, ia juga menyoroti alasan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan soal pemberian jamuan itu karena tidak memiliki cukup waktu memesan nasi kotak. Padahal, menurutnya, pemberitahuan pelimpahan berkas sudah dilakukan sejak pagi.

"Alasan tidak ada nasi kotak padahal pelimpahan di kejaksaan sudah dari jam 9 pagi. Artinya masih cukup waktu gitu untuk misal mau persiapkan pengadaan konsumsi, nasi kotak, itu harusnya bisa dilakukan sejak pagi," tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebut jamuan itu berlebihan.

"Berapapun harganya adalah jamuan tersebut tidak lazim, toh selain soto ada jajanan pasar, jadi tetap berlebihan.

Padahal, sejatinya, pelimpahan tahap II alat bukti dan para tersangka hanya dilakukan di ruang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang telah tersedia di Kejaksaan.

"Apapun itu berlebihan dengan jamuan model begitu," ujarnya.

Boyamin menyebut sikap Kajari Jakarta Selatan patut untuk dievaluasi. Mengingat, kata, Boyamin, proses itu menjadikan adanya sebuah perbedaan.

Bertentangan dengan Kode Perilaku Jaksa

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tindakan tersebut diduga bertentangan dengan kode perilaku jaksa.

"Tindakan tersebut diduga telah bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung Tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Dalam aturan tersebut ditulis bahwa jaksa wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.

Kurnia mempertanyakan apakah pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan juga memperlakukan hal yang sama kepada tersangka lainnya.

Jika benar, kata Kurnia, ICW meminta Kejari Jakarta Selatan untuk memperlihatkan bukti itu.

"Pertanyaan sederhana terkait dengan konteks tersebut, apakah perlakuan itu dilakukan terhadap seluruh tersangka yang ada pada wilayah kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? atau jamuan makan siang itu hanya dilakukan terhadap dua perwira tinggi Polri tersebut? jika iya, maka Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mesti memperlihatkan bukti tersebut," tegas Kurnia.

Kurnia meminta seluruh institusi aparat penegak hukum untuk menerapkan asas equality before the law.

Hal itu berlaku untuk tersangka maupun saksi dengan tidak melihat jabatan yang diembannya.

Dalam hal ini, ICW mendesak Komisi Kejaksaan (Komjak) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) bidang pengawasan untuk segera memanggil Kajari Jakarta Selatan, Nanang Supriatna.

Selain itu, kata Kurnia, oknum Jaksa yang diduga turut menjamu 2 jenderal pun didesak segera dimintai keterangan.

Menindaklanjuti sorotan tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan hal itu bukan didefinisikan sebagai 'jamuan'.

"Itu bukan jamuan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono melalui pesan singkat, Senin (19/10/2020).

Komisi Kejaksaan akan memanggil pihak Kejari Jaksel

Hari mengatakan pelaksanaan tahap II itu bertepatan dengan jam makan siang. Hari menyebut dalam perkara pidana khusus ataupun pidana umum, pemberian makan siang sudah selayaknya dilakukan, namun sesuai situasi dan kondisi.

"Dalam proses pelaksanaan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) baik itu perkara pidana umum maupun pidana khusus, jika sudah jadwalnya makan siang, maka kami akan memberikan makan siang kepada tersangka, kadang pengacara hukum dan penyidik juga diberikan makan siang sesuai situasi kondisi," jelas Hari.

Hari mengatakan makanan berupa nasi kotak memang sering kali menjadi pilihan untuk dipesan.

Namun jika tidak memungkinkan, bisa juga memesan di mana saja asal sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Jika memungkinkan pesan nasi kotak atau bungkus maka akan dipesankan, namun jika tidak memungkinkan maka akan memesan ke kantin yang ada di kantor sesuai menu yang ada sesuai SOP sedangkan apabila tersangka, pengacara hukum/penyidik menambah menu sendiri maka itu hak mereka," kata Hari.

Sedangkan Komisi Kejaksaan (Komjak) berencana memanggil pihak Kejari Jaksel untuk menerima penjelasan dan membuat terang polemik ini.

"Lebih lanjut menyangkut informasi ini akan kami minta penjelasan ke Kejaksaan Jakarta Selatan, minta keterangan atau penjelasan bagaimana hal tersebut secara jelas," kata Ketua Komjak, Barita Simanjuntak.

Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...