WASHINGTON DC — Keputusan Amerika Serikat untuk abstain dalam voting Dewan Keamanan PBB soal resolusi anti-permukiman Yahudi, benar-benar membuat berang pemerintah Israel. Seorang menteri Israel menyebut, pemerintah AS telah mengabaikan Israel dengan tidak menggunakan hak vetonya dalam voting tersebut.

"Ini bukan resolusi menentang permukiman, ini resolusi anti-Israel, menentang rakyat Yahudi dan negara Yahudi," cetus Menteri Energi Israel Yuval Steinitz dalam wawancara dengan Channel Two News seperti dilansir kantor berita Reuters, Sabtu ( 24/12/2016).

"AS malam ini benar-benar mengabaikan teman satu-satunya di Timur Tengah," imbuhnya usai voting DK PBB yang digelar pada Jumat, 23 Desember waktu setempat. Steinitz merupakan salah satu pejabat Israel yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Sebelumnya, kantor PM Netanyahu telah mengeluarkan statemen mengenai kecaman terhadap Presiden AS Barack Obama terkait abstainnya AS dalam voting DK PBB tersebut. Israel menyatakan tak akan mematuhi resolusi badan dunia tersebut.

Pemerintah Israel pun menantikan untuk bekerja sama dengan pemerintahan AS di bawah kepresidenan Donald Trump. "Israel menantikan untuk bekerja sama dengan Presiden terpilih Trump dan dengan teman-teman kami di Kongres, Republikan dan Demokrat, untuk meniadakan efek-efek berbahaya dari resolusi konyol ini," demikian statemen kantor PM Netanyahu.

Sebelum voting DK PBB digelar, Trump terang-terangan mengatakan bahwa Washington harus menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi tersebut.

"Seperti yang sejak lama dipertahankan AS, perdamaian antara Israel dan Palestina hanya akan terwujud lewat negosiasi langsung antara pihak-pihak, dan bukan lewat penerapan ketentuan PBB," ujar Trump dalam sebuah statemen.

Resolusi terbaru DK PBB tersebut menuntut "Israel untuk segera dan menghentikan sepenuhnya semua aktivitas permukiman di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem timur."

Selama ini, PBB bersikeras bahwa aktivitas pembangunan permukiman Yahudi adalah ilegal. Badan dunia tersebut juga telah berulang kali menyerukan Israel untuk menghentikan aktivitas tersebut. Namun pejabat-pejabat PBB menyatakan, justru terjadi peningkatan pembangunan permukiman Yahudi dalam beberapa bulan terakhir.