Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata, ada lebih dari 300 rumah yang mengalami kerusakan dengan berbagai tingkatan, akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang Malang dan sekitar Jawa Timur pada siang tadi. Data itu terakhir diterima BNPB pada pukul 20.00 WIB. "Data BNPB hari ini, pukul 20.00 WIB, lebih dari 300 rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga berat," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati melalui keterangan resminya, Sabtu (10/4/2021). "Catatan sementara, 13 unit rumah rusak namun belum ditentukan kategori tingkat kerusakan. Sedangkan sejumlah kerusakan fasilitas umum, antara lain sarana Pendidikan 11 unit, kantor pemerintah 7, sarana ibadah 6, RSUD 1 dan pondok pesantren 1," ungkapnya.

Investasi Rp708 T Mangkrak dalam 6 Tahun

Sekretariat KabinetKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia
A A A

JAKARTA- Indonesia saat ini menjadi negara berkembang yang sangat membutuhkan investasi. Selain untuk mengejar ketertinggalan di berbagai sektor, investasi pun akan memiliki kontribusi cukup besar terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sayangnya, Indonesia belum memanfaatkan investasi dengan maksimal. Masih banyak pekerjaan rumah yang membuat investasi tidak berjalan mulus.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan ada banyak PR yang ditinggalkan kepala-kepala BKPM sebelumnya, mulai dari ego sektoral, aturan tumpang tindih, hingga urusan tanah.

Warisan PR itu menghasilkan investasi mangkrak senilai ratusan triliun rupiah.

"Inilah sebenarnya masalah investasi yang selama ini saya hadapi, yang ditinggalkan warisan oleh Kepala BKPM senior, yaitu ego sektoral, aturan tumpang tindih di kabupaten-kota-provinsi, kemudian urusan tanah," ungkap Bahlil dalam Raker Kemendag, Kamis (4/3/2021).

"Inilah akumulasinya 6 tahun, ini Rp 708 triliun ini," tegasnya.

Menurut Bahlil, dari total Rp 708 triliun nilai investasi yang mangkrak itu, secara bertahap mulai dieksekusi.

"Waktu kita masuk di BKPM itu ada Rp 708 triliun investasi mangkrak, dan sekarang Rp 474,9 triliun itu sudah tereksekusi," kata Bahlil.

Hal itu tak lepas dari beberapa aturan yang dikeluarkan untuk memudahkan eksekusi investasi mulai dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha hingga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Makanya sekarang ada Inpres no 7 dan turunan UU Ciptaker di PP no 5. Ini adalah cara untuk percepat realisasi investasi," kata mantan Ketua Umum HIPMI itu.

Adapun melalui Inpres no 7 tahun 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi seluruhnya kepada Kepala BKPM.

Sementara itu, pada PP nomor 5 tahun 2021 yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja, mengatur mengenai penguatan sistem izin usaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).

Dalam aturan baru ini, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria alias NSPK izin usaha berbasis risiko dalam OSS merupakan acuan tunggal bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Jadi, tidak ada lagi acuan-acuan lain dalam implementasi proses perizinan berusaha.

Sumber:Detik.com
Rubrik:NEWS

Komentar

Loading...