Anggota DPR Aceh HT Ibrahim ST MM meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menunda melakukan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh untuk sementara waktu. Ini disampaikan Ibrahim setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang selama ini bergantung hidup di daerah tersebut. "Apalagi saat ini, sama-sama kita ketahui sedang Pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk," kata Pria yang akrab disapa Ampon Bram, Kamis (22/10/2020).

Interpelasi Dewan Kepada Plt Gubernur Normatif, Bukan Kisruh

ISTIMEWAPengamat politik dan akademisi Universitas Muhammadiah (Unmuha) Dr Taufiq Abdul Rahim
A A A

BANDA ACEH - Pengamat politik dan akademisi Universitas Muhammadiah (Unmuha) Dr Taufiq Abdul Rahim mengatakan, hak interpelasi yang diajukan oleh 58 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh sifatnya normatif.

Hak interpelasi ini diatur dalam aturan perundang-undangan sebagai hak pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif (Plt Gubernur Aceh).

"Nah, karena itu jangan diterjemahkan sebagai adanya kisruh, sehingga diperlukan islah terhadap kedua lembaga dan institusi politik elite Aceh itu," tegas Taufiq A Rahim, Sabtu (19/9/2020).

Hak interpelasi DPRA terhadap kinerja Pemerintah Aceh katanya, secara akademis dan praktik politik dan aturan dibenarkan.

Perkara ini jangan digiring kearah yang semakin kacau, seolah-olah terjadi kekisruhan, kegaduhan dan kekacauan sehingga diperlukan islah.

"Perlu kita pahami bahwa polimik politik saat ini berhubungan dengan perjalanan politik kinerja eksekutif, karena ada masalah yang harus dijawab pemegang mandat kinerja dan kebijakan politik dan publik yaitu Plt Gubernur," katanya.

"Jadi ada hak tanya serta hak jawab dari lebih 30 pertanyaan DPRA yang diajukan melalui sidang paripurna resmi yang digelar pada tanggal 10 September 2020," katanya lagi.

Oleh karena itu, terhadap berbagai perkara serta kesalahan kebijakan politik dan publik yang perlu kejelasan.

Ataupun jika ada yang menyalahi prosedur bila itu berhubungan dengan kebijakan publik dan kepentingan sekitar lebih 5.380.000 rakyat Aceh perlu ada jawaban dari eksekutif.

Sehingga benar-benar permasalahan beban hidup rakyat yang luar biasa berat saat ini, apalagi ditengah terpaan pademi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Jadi bukan permasalahan mendahulukan kepentingan elite Aceh (DPRA dan Plt Gubernur) yang dipertontonkan secara tarik-menarik kepentingan politik (vested interest) semakin tidak menarik serta "membosankan/memuakkan).

Rakyat ingin tahu kebenaran politik sesungguhnya

Hal ini yang ditunggu rakyat secara benar dan normatif. Sehingga semua jelas serta kebenarannya juga sah dalam sidang paripurna yang dijawab secara elegan, berwibawa, bermartabat serta dapat dipertanggung- jawabkan.

"Makanya jangan ditarik-tarik seolah-olah ketidakharmonisan ini karena kisruh dan gaduh besar, akan tetapi ini masalah wewenang kerja politik antara DPRA dan Plt. Gubernur Aceh," kata Taufiq menjelaskan.

Demikian juga ujarnya, jangan sampai ada yang mengambil kesempatan mengail di air keruh, seolah-olah mau mendamaikan persoalan.

Hak interpelasi normatif dan konstitusional dibenarkan dalam praktik politik serta banyak dilakukan kajian secara akademik, hal ini secara empirik ada dalam praktik politik.

Persoalan tanya- jawab praktik politik, bukan kisruh politik. Rakyat juga ingin tahu kebenaran sesungguhnya terhadap apa yang berlaku terhadap elite Aceh saat ini berkaitan dengan kinerja mengurus Aceh, serta untuk perubahan kehidupan sesungguhnya untuk rakyat Aceh.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...