Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melakukan penggeledahan Dinas Perhubungan Sabang dan SPBU Bypass, Rabu (2/12/2020). Penggeledahan dimulai dari pukul 10.00-13.00 WIB itu dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sabang Muhammad Razi SH. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi belanja BBM/Gas dan Pelumas serta suku cadang yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Perhubungan Sabang tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.567.456.331.

Anggota Fraksi PPP Sekaligus Banleg DPR-RI

Illiza Mengaku Tidak Dilibatkan dalam Pengesahan RUU Cipta Kerja

ISTIMEWAAnggota DPRI RI, Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E
A A A

BANDA ACEH - Hj Illiza Sa'aduddin Djamal sepertinya enggan berbicara seputar pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Meskipun Mantan Wali Kota Banda Aceh ini merupakan salah seorang Anggota Banleg DPR RI sekaligus Fraksi PPP,  Senin (19/10).

Dimana Fraksi PPP merupakan salah satu Fraksi yang menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja.

Lalu, wartawan acehimage.com menanyakan, dimana Anggota Fraksi PPP ini juga merupakan anggota Badan Legislasi (Banleg). Tapi dia enggan menjawab dengan alasan tidak diikut sertakan oleh Fraksi.

Namun, dikutip dari website DPR RI dengan laman dpr.go.id, tugas Badan Legislasi (berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), diantaranya menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR.

Selanjutnya mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan Prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah dan DPD.

Lalu mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi. Inu merupakan tiga tugas Banleg dari 13 Tugas yang termuat sesuai dengan peraturan (UU) yang dikutip dari laman dpr.go.id.

Bahkan, kader PPP ini mengaku tidak ikut menandatangani dalam pengesahan UU Cipta Kerja. Akan tetapi PPP merupakan fraksi yang ikut mendukung.

Disamping itu, Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU oleh DPR memantik aksi penolakan.

Anggota Komisi X DPR ini meminta pihak-pihak yang tak sepakat dengan adanya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk mengambil jalur hukum uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya mugkin jalan judicial rewiew apabila Pemerintah tidak mengakomodir apa yang diinginkan, ya jalan satu-satunya yudicial rewiew (Pengujian yudisial)," tegasnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...