Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan kewenangan kepada 14 kabupaten/kota di Aceh bersama 88 Kabupaten/Kota lainnya yang berstatus zona hijau atau belum terdampak Covid-19, untuk membolehkan masyarakat melaksanakan kegiatan yang produktif.

Iklim Investasi Tidak Baik, Investor Hengkang Dari Aceh

Dok PribadiDr. Taufiq Abdul Rahim, SE., M.Si
A A A
Yang juga sangat prinsipil adalah, aturan undang- undang atau qanun investasi masih banyak yang tidak mendukung iklim investasi di Aceh

Oleh: Dr. Taufiq Abdul Rahim, SE. MSi

Masyarakat heboh dengan keputusan seorang pengusaha sukses, Ismail Rasyid yang menahkodai PT Trans Continent mundur dari kawasan industri Aceh (KIA).

Padahal dalam menggeluti bisnis boleh dibilang dia sudah bertaraf internasional, dan terbukti sukses, namun sebagai putra Aceh justru harus angkat kaki dari daerah kelahiran.

Sudah lazim orang tau, dia sudah mulai membangun bisnisnya di kawasan industri Ladong, Aceh Besar, kini harus berakhir.

Dengan penuh rasa kecewa dia pun harus mengangkut peralatan kerja yang sudah ditempatkan dilokasi sekaligus mengakhiri untuk tidak lagi berinvestasi di KIA Ladong.

Setahun lalu dengan cara hingar bingar diresmikan oleh Pemerintah Aceh, tetapi tidak didukung sarana dan prasarana lingkungan sehingga ladong layak dinobatkan sebagai kawasan industri.

Begitu juga dengan kepastian aturan atau qanunnya yang menjamin kawasan dan investornya dalam beraktivitas.

Demikian juga, proses industri dengan investasi yang besar, sesungguhnya mesti ada jaminan keamanan. Selain itu, yang paling penting menyelamat lingkungan hidup, dengan memiliki kesadaran untuk berubah kearah kehidupan yang lebih modern.

Yang menjadi persoalan mendasar para investor atau penanam modal untuk membangun industri di Aceh, mareka enggan karena prasarana dan sarana oleh pemerintah tidak dianggap penting.

Sehingga lahan tidak feasibel, air bersih, listrik, sanitasi, kondisi lingkungan yang sehat tidak tersedia dengan baik

Namun jika semua dibebankan kepada investor, akan melahirkan terlalu banyak biaya (cost) yang terserap terhadap pendukung biaya produktif, sehingga modal yang dipersiapkan akan terkuras. Belum lagi biaya yang tidak terduga lain sebagainya, tentu akan menggaggu perhitungam awal proses produksi dari aktivitas industrinya.

Yang juga sangat prinsipil adalah, aturan undang- undang atau qanun investasi masih banyak yang tidak mendukung iklim investasi di Aceh.

Namun keinginan dan hasrat besar industri di Aceh terutama industri pengolahan dan manufaktur tidak didukung oleh resources (sumber daya alam) yang tersedia di Aceh, kecuali diimpor dari luar Aceh.

Hanya saja minat besar dan investor serta masih adanya keinginan investor untuk melakukan aktivitas industri yaitu, industri yang resources-nya berupa bahan tambang dan bahan dasar sekali, kemudian diolah di luar Aceh.

Hal yang harus menjadi perhatian, tidak hanya semangat ingin menjadi kawasan industri, tetapi investor disuruh urus sendiri prasarana dan sarana pendukung.

Seperti pembangunan industri di Lhokseumawe dan Aceh Utara dengan migas, pupuk dan lainnya, ini pada tahap awal juga penekanan pendekatan keamanan sangat tinggi serta ketat. Karena kutipan juga akan dilakukan oleh siapa saja, baik resmi maupun tidak resmi (liar) akan berlaku, jika jaminan keamanan tidak ketat.

Investasi harus didukung pemerintah

Membangun industri dan kawasan yang masih tidak adanya jaminan keamanan yang ketat, qanun/aturan yang sangat tidak kondusif, serta belum berubahnya pola pikir masyarakat di sekitar kawasan industri. Ini nenjadikan iklim investasi tidak sehat sama sekali. Kondisi Aceh hari ini dengan lemahnya leaderships Pemerintah Aceh, juga merupakan kondisi investasi juga tidak terjamin untuk stabilitas iklim membangun industri.

Dengan demikian, iklim investasi Aceh yang tidak sehat, tidak menjamin keberadaan industri baru di Aceh.

Iklim investasi tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang kuat dan sehat, dan lingkungan, prasarana serta sarana, juga pola pikir masyarakat lingkungan harus berubah, modern dan ingin maju. Baik secara ekonomi, sosial-budaya dan politik dan sebagainya.

Hengkangnya investor menjadi risiko ekonomi dan politik di Aceh, akibat dari iklim investasi yang tidak sehat.

Rubrik:OPINI

Komentar

Loading...