Dr. Zainuddin, SE, M.Si, Pakar Ekonomi dan juga Dekan Fakultas Ekonomi USM, narasumber peHTem edisi Kamis 17 Juni 2021 episode 48 dengan tema: Setelah Pedagang Dipaksa Hengkang, Tepatkah Pasar Penayong Jadi Wisata Kuliner? dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

IKADIN Aceh dorong Eksaminasi Putusan MS Aceh

ISTIMEWAKetua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Aceh Safaruddin, SH
A A A

Perlu diketahui bahwa setiap orang yang didakwa di pengadilan belum tentu bersalah, karena kesalahan sesorang itu harus dibuktikan sesuai dengan hukum acaranya, jika tidak sesuai dan tidak terbukti, maka tidak boleh dihukum, karena hakim terikat dengan hukum acaranya

Safaruddin, SH Ketua IKADIN Aceh

BANDA ACEH - Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Aceh Safaruddin, SH, meminta pejabat publik untuk mendalami terlebih dahulu permasalahan Putusan Mahkamah Syariah Aceh terkait vonis bebas terdakwa dugaan pemerkosaan. Dia juga meminta publik untuk tidak langsung menjustifikasi dengan stigma negatif.

"Apalagi, menyangkut putusan pengadilan yang tentunya telah dilakukan proses persidangan yang panjang dengan berbagai bukti dan saksi," kata Safaruddin, SH, Minggu, 30 Mei 2021.

Dalam mengambil keputusan pengadilan, menurut Safar, keyakinan hakim merupakan hal yang essensial. Hakim kata Safar, harus benar-benar yakin terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang dalam teori hukum dikenal dengan beyond reasonable doubt (alasan yang tidak dapat di ragukan lagi).

"Jika hakim ragu terhadap dakwaan, maka hakim akan membebaskannya karena secara tidak langsung hakim terikat dengan asas “in dubio pro reo” yang bermakna jika terdapat keraguan mengenai suatu hal, hakim memutuskan dengan hal yang paling meringankan terdakwa," kata Safaruddin.

Dalam mengambil sebuah keputusan, menurut Safaruddin, hakim juga harus yakin bahwa orang yang didakwa atau dituduh bersalah itu benar benar bersalah. Caranya adalah dengan menyertai bukti dan saksi atas kesalahannya.

"Jika hakim yakin, maka akan menghukum terdakwa, karena hakim tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah," ujarnya lagi.

Menurutnya jika para pihak tidak sependapat dengan putusan hakim, maka ada langkah hukum yang telah disediakan di Republik Indonesia. Salah satunya adalah banding, dan hal tersebut telah dilakukan oleh terdakwa yang menghasilkan vonis bebas di Mahkamah Syariah Aceh.

"Kalau jaksa tidak sependapat, bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, karena sangat berdosa hakim ketika salah menghukum orang, tanggung jawabnya sangat besar terhadap Tuhan karena putusannya akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat nanti,” kata Safar.

Safar lebih lanjut mengatakan, tidak semua orang yang didakwa di persidangan bersalah atas kasus yang dihadapinya. Setiap orang juga dilindungi dengan asas praduga tak bersalah, yang dikenal dengan presumption of innocence.

"Setiap orang tidak boleh dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Perlu diketahui bahwa setiap orang yang didakwa di pengadilan belum tentu bersalah, karena kesalahan sesorang itu harus dibuktikan sesuai dengan hukum acaranya, jika tidak sesuai dan tidak terbukti, maka tidak boleh dihukum, karena hakim terikat dengan hukum acaranya,” terang Safar.

Dia mendorong para pihak untuk melakukan upaya-upaya secara akademis, seperti eksaminasi yang kemudian dapat memperkaya hakim pada tingkat selanjutnya untuk mengambil putusan. Hal tersebut dapat dilakukan jika publik tidak sepakat dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan sebelumnya.

"Justfikasi sporadis seperti yang sedang berkembang saat ini, justru akan meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap peradilan dan negara," katanya.

Safar juga mendorong publik untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan MS Aceh, jika dirasa tidak memberikan rasa keadilan. Sementara hasilnya dapat dikirim ke Mahkamah Agung untuk memberikan masukan tambahan kepada Hakim Agung dalam memutuskan perkara tersebut.

"Dan saya mendorong agar Fakultas Hukum di Aceh mengambil peran dalam melakukan eksaminasi ini sebagai bahan kajian akademik," tutup Safar, yang juga Ketua YARA sebuah organisai mitra Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan UU Nomor 16 tahun 2011 dengan memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin.[]

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...