Bantuan Jaring ikan bersumber APBK tahun anggaran 2020 senilai Rp 1,4 Miliar yang diserahkan untuk kelompok nelayan kakap putih Kecamatan Seuneddon Kabupaten Aceh Utara diduga bermasalah. Mencuatnya aroma bermasalah bantuan jaring ikan untuk para nelayan tersebut, berdasarkan informasi yang diterima media ini dari kalangan masyarakat. “Bantuan jaring ini sudah diserahkan kepada nelayan sebanyak 144 orang dari jumlah usulan 166 orang, karena dipangkas anggaran faktor pandemi, maka yang mendapat bantuan 144 orang. Berupa bantuan lima lembar jaring, 30 kg timah pemberat dan pelampung jaring,” jelasnya Kamis (21/01/2021).

Bener Meriah Miliki Qanun Baru

HIMABEM-SU: Qanun yang Disahkan Jangan Sekedar Formalitas

ISTIMEWASekretaris Jenderal HIMABEM-SU Panca Gustiawan
A A A

BENER MERIAH - Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis dengan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

Kabupaten Bener Meriah juga masuk kedalam wilayah otonomi khusus, oleh karenanya Bener Meriah juga dapat membuat produk hukumnya sendiri.

Sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah No 23 tahun 2014 menyatakan bahwasanya daerah dapat mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri dengan produk Perda.

Sekretaris Jenderal HIMABEM-SU Panca Gustiawan melalui keterangan tertulisnya, Kamus (24/12/2020) mengatakan, bahwa baru-baru ini pihak legislatif dan eksekutif mengesahkan tiga Qanun daerah. Ketiga qanun teraebut diantaranya tentang Retribusi Daerah, rencana induk Pariwisata daerah, dan penyelengaraan hari ulang tahun Kabupaten Bener Meriah.

"Kami berharap ketiga Qanun tersebut ketika sudah disah kan, agar tidak menjadi formalitas belaka, seperti Qanun - Qanun yang sudah dibuat di tahun tahun sebelumnya,"harap Sekjen Himabem-su tersebut.

Menurutnya pihak eksekutif dan legislatif seharusnya paham tentang produk hukum yang telah dibuat, apakah produk hukum tersebut sudah sesuai dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada. Agar tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan seperti penggemukan produk hukum.

"Coba di tela'ah kembali jika memang produk hukum tersebut telah di buat di dalam undang-undang di atas nya maka tidak perlu lagi ada turunan undang-undang itu,"kata Panca Gustiawan.

Sekjen HIMABEM-SU ini juga menyampaikan pihak nya berharap pemerintah perlu memperhatikan isu-isu yang memang dibutuhkan untuk dibuatkan produk hukumnya, apa lagi isu itu memang sangat mendesak di masyarakat misalnya Qanun kopi.

"Ini kan perlu di buat dan secepat mungkin. Jangan bertele-tele dalam urusan masyarakat karna yang kami ketahui bahwa rancangan Qanun yang baru disahkan ini pun sudah sejak lama dan baru baru ini di sah kan. Ini sebenarnya ada apa, apakah mungkin karna akhir tahun jadi supaya terlihat bekerja. Semoga tidak seperti itu," sindir Mahasiswa asal Bener Meriah.

"Pihak pemerintah jangan lagi menyikapi urusan rakyat dengan hal hal yang bersifat formalitas saja. Jika seperti itu sama saja pemerintah melakukan pencitraan secara tidak langsung terhadap masyarakat Bener Meriah," tutupnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...