Komisi VI DPR RI:

Hidupkan Pelabuhan Bebas BPKS dan Fokus Buat Program

HT ANWAR IBRAHIMRapat dengar pendapat anggota komisi VI DPR RI dengan BPKS
A A A

BANDA ACEH -Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan dukungan terhadap percepatan  kemajuan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang jauh tertinggal sejak kawasan ini ditetapkan 20 tahun lalu.

Untuk itu Komisi VI DPRRI dalam pertemuan (rapat) bersama Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) meminta agar lembaga ini lebih fokus dan serius membenahi sektor kepelabuhanan agar status Pelabuhan Bebas Sabang yang telah di tetapkan Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang nomor 37 tahun 2000 sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat berjalan sesuai harapan rakyat Aceh.

Hal tersebut di sampaikan Mohamad Hekal ketua tim Komisi VI DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan BPKS di Hermes Hotel, Sabtu (29/2/2020).

Menurut Hekal, dengan berjalanya Pelabuhan Bebas Sabang maka pertumbuhan ekonomi masyarakat Sabang khususnya dan masyarakat Aceh dapat ditingkatkan hingga dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Aceh.

"Sudah saatnya BPKS lebih fokus dan membuat program kerja yang terarah, terukur serta memiliki input atau income yang jelas," kata Hekal.

Salah satu peluang untuk memperkuat hal itu dengan menghidupkan Pelabuhan Bebas Sabang.

"Kita dari DPR RI akan fokus mendukung dan membantu BPKS agar dapat mempercepat terwujudnya kawasan ini maju," tandas Mohamad Hekal.

Bahkan ia mengusulkan supaya dalam waktu dekat Komisi VI DPR RI akan kembali ke Aceh dan langsung ke Sabang dengan membawa lembaga kementrian terkait agar kendala serta peluang peluang investasi dapat berjalan selama masa kerja lima tahun ini.

"Kita akan terus mendorong pemerintah pusat beserta stakeholder terkait untuk bersama mewujudkan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai salah satu sarana mendongkrak ekonomi rakyat," tambahnya.

Hal senada juga di sampaikan Rafli Putra Aceh yang juga salah seorang anggota Komisi VI DPR RI ini, menyebutkan sejak tahun 2000 dengan kondisi daerah yang tidak kondusif serta musibah Tsunami pada tahun 2004 silam, membuat BPKS juga mengalami dampak, namun sedikit demi sedikit kembali membenahi sumberdaya nya yang ada serta membuat kembali program program pembangunan infrastruktur pelabuhan yang hingga saat ini memang masih membutuhkan pembenahan pembenahan.

"Pembenahan memang harus terus kita lakukan hingga
Pelabuhan Bebas Sabang ini layak sebagai salah satu Pelabuhan Internasional," harapnya.

Menurutnya masih banyak yang harus dibenahi, selain program kerja dan perencanaan yang jelas dan fokus.

"Jadi membangun hubungan kerja dengan para stakeholder terkait juga menjadi penting,   agar dapat bersama mewujudkan Pelabuhan Bebas Sabang yang layak dan dapat dinikmati masyarakat Aceh," tukas Rafli.

Selain Mohamad Hekal dan Rafli dalam kunjungan kerja masa Reses Komisi IV DPR RI di Aceh selama dua hari tersebut juga turut hadir Tommy Kurniawan, Sondang Tiar dan Trifena serta sejumlah anggota Komisi VI lainya.

Persentasi kepala BPKS

Sementara itu, Plt Kepala BPKS Ir Razuardi dalam persentasinya menjelaskan saat ini selain sedang fokus pada sektor pembangunan pelabuhan penyeberangan Internasional di Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

Selain itu pihaknya juga telah mengusulkan program pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Nasi dengan Pulau Bheuh di kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar.

"Nah, jembatan ini panjang kurang lebih 400 meter. Kalau sudah siap kedua pulau itu nantinya dapat terhubung dan secara otomatis akan meningkatkan hubungan bisnis.dan ekonomi rakyat baik dari sektor pariwisata, perikanan maupun perkebunan," ungkap Razuardi.

Menurutnya, sejak tahun 2000 silam BPKS telah melakukan banyak program dan sebahagianya telah di realisasikan hingga roda perekonomian rakyat juga sudah bergerak sedikit demi sedikit dan pada tahun 2020 ini.

BPKS berharap program jembatan penghubung antara kedua Pulau tersebut juga dapat di realisasikan.

"Kita berharap dukungan Komisi VI DPR RI untuk membantu BPKS mewujudkan pembangunan tersebut mengingat manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat Sabang dan Pulo Aceh nantinya akan sangat besar dirasakan," kata Razuardi di dampingi Plt Wakil Kepala BPKS Islamuddin.

Dalam rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi VI DPR RI tersebut juga turut hadir Deputi Umum, Muslim Daud, Deputi SPI Abdulmanan, Kepala Perwakilan BPKS Banda Aceh Lukman AG serta Kabag Humas BPKS M Rizal.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...