Satu unit mobil Inova nomor polisi BL 1125 GU terperosok ke jurang, di jalan Takengon-Bireuen, tepatnya di Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesan, Kabupaten Bener Meriah, Minggu, 11 April 2021 sekira pukul 16.40 WIB. Mobil naas tersebut dikendarai oleh Abdul Rahman (56), seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tinggal di Kampung Blang Kucak. "Sebelum kejadian, mobil tersebut melaju dari arah Bireuen hendak menuju arah Takengon. Sesampainya di Kampung Lut Kucak, mobil tersebut hendak mendahului sepmor yang berada di depannya pada saat keadaan jalan menikung," kata Kasat Lantas Polres Bener Merian, Iptu Ayub.

Tak Lantik Badruzzaman

Gubernur Aceh Kangkangi Putusan Pengadilan?

IKHSANKetua MAA terpilih hasil Musyawarah Besar (Mubes) tahun 2018 H Badruzzaman Ismail bersama kuasa hukum
A A A

BANDA ACEH - Ketua MAA terpilih hasil Musyawarah Besar (Mubes) tahun 2018 H Badruzzaman Ismail secara tegas menyatakan Gubernur Aceh Nova Iriansyah tidak bisa mencampuri urusan Majelis Adat Aceh (MAA).

Menurutnya Gubernur Aceh hanya saja mengukuhkan siapa yang terpilih berdasarkan hasil Musyawwarah Besar (mubes).

Namun hingga saat ini, Gubernur Aceh Nova Iriansyah tidak kunjung mengukuhkan Ketua MAA terpilih berdasarkan hasil Mubes tahun 2018 tersebut.

Padahal Badruzzaman telah memenangkan gugagatan yang ajukan lewat PTUN. Ditambah lagi dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/TUN/2020.

"Demi Kehormatan amanah Mubes makanya saya teruskan ini," kata Badruzzaman kepada wartawan, Kamis (7/1/2021).

Melalui Kuasa Hukum nya, Izwar Idris SH mengatakan sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/TUN/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang berisi tentang penolakan permohonan kasasi Gubernur Aceh dalam gugatan TUN antara MAA yang diketuai oleh Haji Badruzzaman Ismail SH M Hum melawan Gubernur Aceh.

H Badruzzaman Ismail

Ia menyatakan putusan Mahkamah Agung tersebut telah menguatkan putusan PTUN Banda Aceh dan Medan sebelumnya. Oleh sebab itu diminta kepada Gubernur Aceh agar dengan sukarela melaksanakan isi keputusan dengan menerbitkan SK kepengurusan MAA Provinsi Aceh di bawah kepemimpinan Haji Badruzzaman SH M Hum 2021 s/d 2025 sekaligus melantik kepengurusan tersebut.

"Jika Gubernur Aceh tidak berkenan Melaksanakan isi putusan MA tersebut secara sukarela kita kuasa hukum sesuai dengan permintaan Haji Badaruzaman dan sesuai dengan mekanisme hukum kita akan meminta kepada PTUN Banda Aceh untuk melaksanakan eksekusi terhadap isi putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/TUN/ 2020 tanggal 28 Juli 2020 jo," tegasnya Izwar.

Dari salinan sah putusan yang dilihat acehimage.com menyebutkan sedangkan persoalan dana untuk MAA telah diatur sumbernya berasal dari APBD.

MAA merupakan lembaga otonom yang bermitra dengan pemerintah daerah serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe bukan kepada Gubernur.

Bahwa Oleh karena itu wewenang penerbitan kedua objek sengketa tersebut yaitu objek sengketa I dan objek sengketa II telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari segi kewenangan,karena telah melampaui batas kewenangan yang diberikan dari aspek cakupan bidang atau materi wewenang dengan memasuki urusan organisasi lembaga yang senyatanya otonom dan merupakan Mitra dari pemerintah daerah.

Menentukan kepengurusan MAA merupakan kewenangan dari lembaga MAA sendiri melalui mekanisme Mubes.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...