Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata, ada lebih dari 300 rumah yang mengalami kerusakan dengan berbagai tingkatan, akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang Malang dan sekitar Jawa Timur pada siang tadi. Data itu terakhir diterima BNPB pada pukul 20.00 WIB. "Data BNPB hari ini, pukul 20.00 WIB, lebih dari 300 rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga berat," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati melalui keterangan resminya, Sabtu (10/4/2021). "Catatan sementara, 13 unit rumah rusak namun belum ditentukan kategori tingkat kerusakan. Sedangkan sejumlah kerusakan fasilitas umum, antara lain sarana Pendidikan 11 unit, kantor pemerintah 7, sarana ibadah 6, RSUD 1 dan pondok pesantren 1," ungkapnya.

GerTaK “Warning” Pemkab Aceh Utara

ISTIMEWAKoordinator Gerakan Traparansi dan Keadilan (GertaK), Muslem Hamidi
A A A

LHOKSEUMAWE- Koordinator Gerakan Traparansi dan Keadilan (GertaK), Muslem Hamidi meminta dan mengingatkan pihak ULP Kabupaten Aceh Utara supaya dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa benar-benar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Hal Ini penting dilakukan, mengingat ada beberapa kebijakan dan hasil dari pekerjaan yang dilakukan kerap menimbulkan masalah. Disebabkan tidak sesuai dengan prosedur hingga menjadi temuan,

"Bahkan berdasarkan pengalaman di daerah, Dimana sebelumnya kita temukan pihak panitia pernah tidak sepenuhnya menjalankan perintah sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang dan turunannya seperti perpres,"ujar Muslem, Sabtu (13/3/2021).

Maka untuk menghindari buruknya hasil pekerjaan perlu diperhatikan agar proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tentu jangan berbenturan kepentingan.

Salah satunya dengan cara sejak awal pihak Pokja dan ULP harus terbuka dan adil menjalankan setiap tahapan proses nya. Disini dituntut sikap profesionalitas dari panitia agar menjalankan tugas nya sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku.

"Sehingga kita meminta dan mengingatkan untuk tahun ini agar prosesnya benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku menurut perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang Dan jasa pemerintah misalnya, dan juga ketentuan lain yang mengatur tentang itu,"imbuhnya.

Disamping itu, pihaknya juga meminta agar DPRK Aceh Utara ikut mengarahkan fungsi pengawasan nya terhadap jalannya proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak Pemkab.

"Mari sama-sama kita kawal ini agar proses pembangunan yang dilakukan di Aceh Utara kedepan benar-benar sesuai dengan harapan dan terasa manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan,"harapnya.

"Kita memandang semua pihak perlu melakukan pengawasan sejak proses tahapan ini agar kemudian tidak ada lagi hasil pekerjaan yang dirasakan oleh masyarakat umum tidak sesuai sehingga masyarakat yang dirugikan."ujarnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...