Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri ST, narasumber peHTem edisi Kamis 24 Juni 2021 episode 50 dengan tema: Dewan Partai Aceh Sibuk Pokir, Peringatan Muzakir Manaf Serius atau Sensasi?, dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Fachrul Razi Nilai Pemerintah Aceh “Bangai That” Jika Tunda Pilkada 2022

Diskusi Unimal
A A A

Pilkada 2022 juga dapat membuat rakyat Aceh mencerna dan memahami program calon-calon kepala daerah. Alasannya karena isu spesifik daerah tidak tenggelam oleh isu nasional.

Fachrul Razi Ketua Komite I DPD RI

ACEH UTARA - Aceh akan dipimpin oleh Penjabat Gubernur selama dua tahun, jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditunda hingga tahun 2024. Hal ini akan menjadi masalah dalam konteks efektivitas manajemen pemerintahan daerah.Akibatnya masyarakat tidak bisa mengevaluasi pemerintahan, baik kepada pemerintahan nasional demikian pula terhadap pemerintahan daerah, jika pilkada dan pemilu dilaksanakan serentak pada 2024. Padahal, rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak melakukan evaluasi dan memastikan pilihan yang terbaik buat mereka.

Demikian salah satu poin materi yang disampaikan Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Fachrul Razi, dalam diskusi publik "Pilkada Aceh 2022 atau 2024 Dalam Perspektif Kekhususan Aceh". Diskusi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Magister Hukum periode 2020/2021 yang dihelat di Aula Meurah Silu, Lancang Garam, Kota Lhokseumawe, Sabtu, 3 April 2021. Selain Fachrul Razi, diskusi ini juga turut mengundang Anggota Komisi I DPRA dari Fraksi Gerindra, Ridwan Yunus. Materi diskusi juga turut disampaikan oleh Dosen Pascasarjana Hukum Universitas Riau, Dr. Mexsasai Indra, SH. MH, serta Ketua KIP Aceh Utara Zulfikar.

"Kami di DPD RI dalam Paripurna telah menyampaikan dukungan Pilkada Aceh dilaksanakan tahun 2022," kata Fachrul Razi. "Kita boleh saja menjalankan Pilkada 2022, tidak perlu ikut Pilkada serentak 2024 yang merupakan domain pilkada nasional. Pilkada Aceh adalah Pilkada Asimetris, bukan pilkada umum yang bersifat nasional," lanjut Fachrul Razi lagi.

Dirinya mengatakan, Pilkada 2022 dapat menggunakan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau dikenal juga UUPA. Sumber anggaran pelaksanaan Pilkada Aceh, menurutnya, cukup berasal dari APBA dan tidak perlu dari pusat. Sementara penyelenggara Pilkada adalah KIP Aceh, bukan KPU.

Dia mempertanyakan kenapa Pemerintah Aceh tidak mengalokasikan anggaran Pilkada sebesar Rp200 miliar. Aceh juga memiliki anggaran sebesar Rp17 triliun per tahun.

Jika menunda pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022, maka Fachrul Razi menilai Pemerintah Aceh, "Bangai that atau bangai that that (bodoh sekali atau sangat-sangat bodoh)."

Menurutnya, pelaksanaan pilkada yang berbarengan dengan pemilu nasional akan menambah beban kerja KIP. Beban yang besar tersebut juga dikhawatirkan mengancam kualitas pemilu. "Termasuk pemilihan kepala daerah," jelasnya.

Fachrul Razi menambahkan, Pilkada Tahun 2022 akan berdampak bagus untuk pendidikan politik rakyat. Jika Pilkada bersamaan dengan Pilpres dan Pemilihan legislatif masyarakat menjadi bingung karena ada banyak pilihan yang harus mereka pilih.

Selain itu, normalisasi pemilihan kepala daerah pada 2022 dan 2023 dinilai baik dalam rangka konsolidasi dan perbaikan kualitas demokrasi. Menurutnya, Pilkada 2022 juga dapat membuat rakyat Aceh mencerna dan memahami program calon-calon kepala daerah. Alasannya karena isu spesifik daerah tidak tenggelam oleh isu nasional.

"Desentralisasi yang melahirkan adanya desentralisasi asimetris, khususnya adanya Otonomi Khusus bagi beberapa daerah, termasuk Provinsi Aceh. Demokrasi yang melahirkan adanya sistem multipartai termasuk partai lokal, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah secara langsung," pungkas Fachrul Razi.[]

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...