Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Amal Hasan menjadi narasumber peHTem edisi Senin 10 Mei 2021 Episode 37 Tahun ke 2 dengan Tema: Sahuti Kebutuhan Masyarakat, Bank Aceh Luncurkan Kartu Debit yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

GeRAK Gayo: Ini Pintu Masuk KPK

Elemen Sipil Minta Penegak Hukum Usut Fakta Fee Proyek di Bener Meriah

ilustrasi-suap
A A A

Ini menyangkut nama baik kepolisian di tengah-tengah kami, karena ada kami lihat pimpinan kepolisian dalam list yang kami terima

Khairuddin Sekretaris Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah

BENER MERIAH - Sekretaris Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah, Khairuddin, meminta penegak hukum agar segera mengungkap fakta terkait fee proyek yang mengaitkan nama Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten tersebut. Permintaan tersebut disampaikan Khairuddin seiring beredarnya selebaran gelap yang kini menggemparkan Kabupaten Bener Meriah.

"Kami meminta agar penegak hukum dalam hal ini kepolisian agar segera mencari kebenaran atas informasi itu," kata Khairuddin, Selasa, 20 April 2021.

Dia mengatakan pencarian fakta tersebut penting lantaran turut mengaitkan nama lembaga kepolisian. "Ini menyangkut nama baik kepolisian di tengah-tengah kami, karena ada kami lihat pimpinan kepolisian dalam list yang kami terima," lanjut Khairuddin.

Khairuddin menduga adanya permainan dalam kegiatan tender proyek di Bener Meriah jika isi selebaran tersebut benar.

Minta KPK Usut Pengadaan Barang dan Jasa

Sementara itu, LSM Gerakan Antikorupsi Gayo (GeRAK Gayo) meminta KPK untuk mengusut persoalan Pengadaan Barang dan Jasa di Bener Meriah. Permintaan tersebut berkaitan dengan isi selebaran tentang daftar calon pemenang pengadaan barang dan jasa di Bener Meriah Tahun Anggaran 2021. Selebaran tersebut kini beredar luas di media sosial.

Koordinator Badan Pekerja GeRAK Gayo Mulyadi menilai selebaran tersebut merupakan potret penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa yang karut marut di Bener Meriah.

"Hal tersebut harus menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut masalah ini," kata Mulyadi.

GeRAK Gayo juga yakin kalau dokumen tersebut bisa menjadi petunjuk yang bisa digunakan penyidik untuk menggali fakta di lapangan. Apalagi menurutnya ada beberapa pejabat mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Kajari, Dandim, Kasat Reskrim, Kasat, Kasi Polres, anggota DPRK sampai Reje Kampung terlibat di dalam selebaran tersebut.

Lembaga antirasuah tersebut yakin bahwa dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya hilang. Padahal, beberapa waktu lalu, KPK telah menangkap tangan Bupati Bener Meriah Ahmadi dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terkait kasus yang sama.

"GeRAK meminta KPK untuk mengusut tuntas persoalan ini dan melakukan penelusuran terkait aliran dana kepada oknum tertentu dengan menggandeng PPATK," kata Mulyadi seraya mengatakan, GeRAK akan sesegera mungkin munyurati Mabes Polri dan Kejaksaan Agung terkait pencatutan nama instansi penegak hukum di Bener Meriah.[]

GeRAK meminta KPK untuk mengusut tuntas persoalan ini dan melakukan penelusuran terkait aliran dana kepada oknum tertentu dengan menggandeng PPATK

Mulyadi Koordinator Badan Pekerja GeRAK Gayo

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...