Komisi IV DPRK Banda Aceh melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan dan para kepala Pukesmas di Kota tersebut. Pertemuan ini membahas penanganan COVID-19 yang terus merambah di ibu Kota Provinsi Aceh. Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh Tati Meutia Asmara mengharapkan untuk daerah tersebut agar dilakukan pengadaan alat tes uji swab oleh Pemerimntah setempat. "Turut juga bertemu dengan direktur RSUD Meuraxa, dari pertemuan itu sangat banyak menemukan permasalahan baru, yaitu claster-claster baru yang terbentuk di Kota Banda Aceh," kata Tati Meutia Asmara kepada wartawan usai pertemuan dengan mitra kerja,Kamis (6/8/2020).

Ketua Kadin:

Ekonomi Kreatif Butuh Perda dan Akses Perbankan  

HT ANWAR IBRAHIMKetua Kadin Aceh H.Makmur Budiman (kiri) bersama pejabat Bukopin (kanan).
A A A

BANDA ACEH - Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh, H Makmur Budiman SE menyebut ada hal urgensi yang  dihadapi Aceh saat ini, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Lalu  bagaimana upaya dan formula pemerataan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi angka kemiskinan Aceh saat ini mencapai 16,5 persen dari 5,5 juta jiwa penduduk Aceh.

Demikian dikatakan Ketua Umum Kadin Aceh itu, Selasa (22/10/2019).

Oleh karena itu Kadin Aceh perlu terus meningkatkan peran dunia usaha untuk membangun dan mendukung pemerataan perekonomian daerah.

Kadin Aceh pada periode kepemimpinan dirinya sekarang ini  kata Makmur, perlu menetapkan 2-3 sasaran strategis yang menjadi acuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertama, pemberdayaan ekonomi dan pembangunan daerah yang akan dikerjakan bersama pemerintah daerah.

"Termasuk penguatan pelaku-pelaku usaha di daerah ini agar terjadi keseimbangan ekonomi dan kesatuan ekonomi yang berimbang antar daerah. Dengan harapan akan terbuka kesempatan kerja," ujarnya.

Namun dia menegaskan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menyamakan pemikiran terhadap pemanfaatan APBA maupun APBK.

"Saya pikir pertama-tama yang harus dilakukan, kita samakan dulu pemikiran soal pemanfaatan anggara APBA dan APBK. Kemana uang ini diarahkan, apakah ke sektor produktif,"kata Makmur.

Dari perspektif itu timbul harapan yaitu bagaimana caranya agar setiap Kadis Tingkat l dan Tingkat ll, termasuk Kadin, Gapensi dan asosiasi lainnya harus membina satu produk UMKM.

"Jadi semua harus satu pemikiran untuk membangkitkan perekonomian Aceh. Ekonomi bangkit tentu akan mengurangi kemiskinan,"  katanya.

Selanjutnya kata Makmur, kepala daerah tingkat ll, Bupati/Walikota membuat Peraturan Daerah (Perda) ekonomi kreatif supaya UKM bangkit dan akses perbankkan untuk UMKM harus dipermudah lebih tajam lagi.

Disamping itu pihak Kadin juga meminta semua pihak untuk berpikir bagaimana mengaktifkan kembali pelabuhan-pelabuhan di Aceh.

"Sarana pelabuhan sangat urgen bagi kegiatan ekonomi sehingga kita bisa betul-betul dapat mita kejar multiplier di semua sektor," kata Makmur menjelaskan.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...