Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Amal Hasan menjadi narasumber peHTem edisi Senin 10 Mei 2021 Episode 37 Tahun ke 2 dengan Tema: Sahuti Kebutuhan Masyarakat, Bank Aceh Luncurkan Kartu Debit yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Mantan Anggota Parlemen RI:

DPRA Tinggalkan Praktik Politik Hegemoni

ISTIMEWAGhazali Abbas Adan
A A A

BANDA ACEH –  Mantan anggota Parlemen RI Ghazali Abbas Adan meminta anggota DPR Aceh untuk segara membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sebab, seluruh masyarakat Aceh sangat berharap para wakilnya di parlemen menjalankan amanah rakyat.

“Dari fakta ini harapan saya, dan saya yakin juga harapan seluruh rakyat Aceh niscaya wakil-wakil pilihan yang cerdas-cerdas dan amanah sebagai pengemban amanah rakyat di parlemen Aceh  segera pastikan ada AKD dan dengan segera pula program aksi dan kiprah pro-rakyat anggota parlemen Aceh menjadi kenyataan demi kemaslahatan dan kesejahteraan hidup rakyat banyak di seluruh tanah Aceh,” tegas Ghazali Abbas Adan dalam siaran pers kepada acehimage, Selasa (7/1/2019).

Ia juga menyampaikan kepada para anggota maupun pimpinan DPRA untuk bersatu padu dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, bahkan dia mengutip ayat Al-Quran "Dan tolong menolong (saling mendukung/bersatupadu/bersama-sama) lah kamu sekalian dalam perbuatan baik dan ketaqwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa (malanggar syariat) dan permusuhan،sesungguhnya Allah maha dahsyat siksaan-Nya."(QS, Al-Maidah, ayat 2).

“Firman dan doktrin Allah swt ini amat sangat jelas dan tidak perlu lagi ditafsirkan dengan uraian panjang lebar, sehingga seawam apapum seorang hamba Allah pasti memahaminya, tinggal apakah mau atau tidak mengamalkan (mengimplementasikan) nya,” sebut Ghazali.

Sementara dalam konteks Aceh sebagai daerah di Indonesia yang legal formal berlaku syariat Islam secara kaffah termasuk dalam hal praktik politik dan setiap muslim di Aceh terikat dan harus konsisten dan istiqamah melaksanakan syariat Islam itu.

“Di mana al-quran dan as-sunnah sebagai pedoman hidup (way of life) nya, maka sejatinya wabil khusus pula para pemimpin dan tokoh-tokoh pilihan Aceh seperti anggota parlemen di Aceh harus lebih utama dan pertama memberi contoh/teladan bagi pengamalan syariat Islam itu, dan firman dan doktrin Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 tersebut merupakan salah satu pedoman (way of life) yang sejatinya juga diimplementasikan dalam setiap perilaku dan praktik politik berparlemen, sehingga hiruk pikuk dinamika yang tidak elok dalam dialektika parlemen Aceh beberapa hari tidak terjadi,” tambahnya.

Namun, sambung dia, jika memang sudah terlanjur dan sadar bahwa dinamika yang demikian memang merugikan rakyat banyak yang mengharapkan pranata/instrumen parlemen sebagai syarat utama terlaksana program-program prok-rakyat yang bermuara kepada kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat banyak di seluruh tanah dapat segera terbentuk.

Mantan angggota parlemen ini menyebutkan, dalam masa kelam politik orde baru terkenal dengan praktik sistem partai politik hegemoni (the hegemonic party systems), yakni disain politik manyoritas tunggal (single manjority), apakah dengan partai tunggal atau marger (koalisi)  beberapa partai politik, dengan demikian sipemilik single manjority dapat dengan mudah memiliki instrumen politik untuk mendapatkan apa saja yang ditarget dan diinginkannya.

“Saya harus mengatakan, bahwa praktik sistem partai hegemonik adalah mimpi buruk dalam kehidupan demokrasi Indonesia di masa orde baru, dan menurut pemahaman saya ia berbanding terbalik dan bertentangan dengan firman dan doktrin Allah swt sebagaimana ayat yang saya diskrepsiakan diawal pernyataan saya ini, di mana tolong menolong dan kebersamaan adalah keniscyaan dalam perbuatan baik dan ketaqwaan, dan upaya mewujudkan kemaslahatan kesejahteraan rakyat banyak yang menjadi tugas parlemen (legislatif) dalam negara demokrasi dengan sistem trias politka adalah bagian dari perbuatan baik dan ketakwaan itu,” tegas dia.

Dengan dasar pemahaman seperti itu, sambung dia lagi, betapa harapan rakyat Aceh niscaya dalam kehidupan berparlemen di Aceh, wabil khusus DPRA adanya kebersamaan, kolektif kolegial, baik  pimpinan dan segenap anggota DPRA yang terhormat, berakhlak mulia dan amanah.

“Apapun suku, asal partai politik dan fraksi di DPRA. Apabila almukarramun walmuhtaramun anggota DPRA sependapat dengan saya bahwa sistem kepartaian hegemonik tidak sesuai dengan semangat kehidupan demokrasi, berbanding terbalik dan tidak sesuai dengan firman dan doktrin Allah surah al-Maidah ayat 2 tersebut, maka di DPRA tidak ada budaya mutlak- mutlakan/rakus-rakusan.  Untuk itu tinggalkan praktik politik hegemoni, dengan tujuan utama niscaya ada kebersamaan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat banyak di seluru tanah Aceh. Semoga,” demikian Ghazali Abbas Adan.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...