Penolakan terhadap rencana Tgk H Sarkawi mengundurkan diri dari jabatan Bupati Bener Meriah terus bermunculan, jika sebelumnya penolakan tersebut datang dari HPBM dan Partai PKS, kali ini hampir seluruh unsur agama islam di daerah berhawa sejuk itu juga menyatakan sikap menolak pengunduran diri Sarkawi sebagai Bupati.

DPRA Satu Tingkat Di Bawah Eksekutif

ISTIMEWAPengamat politik dan ekonomi Dr Taufiq A Rahim
A A A

BANDA ACEH - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang digelar, Senin, 20 April 2020, untuk kesekian kalinya (4 kali) undangan resmi yang ditujukan kepada Plt.Gubernur (eksekutif) untuk hadir, namun tetap tak dihadirinya. Ternyata rapat paripurna itu hanya hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dan para Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Pengamat politik dan ekonomi Dr Taufiq A Rahim menilai kondisi tersebut, menunjukkan secara politik, kerdilnya dan dikerdilkannya DPRA yang semestinya posisi eksekutif dan legislatif sejajar dan setara dalam konteks politik kekuasaan modern.

Secara pemahaman umum kata Taufiq, politik dan kekuasaan, DPRA dibawah kapasitas posisi kepemimpinan eksekutif (Plt. Gubernur) Aceh.

Realitas ini kata Taufiq menunjukkan ada kekuatan politik yang tidak mampu dibuktikan DPRA bahwa posisi kesejajaran politik kekuasaan harus diterima, meskipun DPRA menyangkal ada oligarki politik ketidaksetaraan yang dimainkan. "Selain itu, juga ada kekuatan kekuasaan lain yang menjadi eksekutif semakin merasa berada diatas, bisa jadi ada "cukong kekuasaan" yang memainkannya," kata Taufiq A Rahim, Selasa 21/4/2020).

Meskipun rapat paripurna penyerahan hasil reses, pengesahan alat kelengkapan dewan (AKD) secara resmi penuh dengan "bargaining politik". Namun ditengarai ada kepentingan antara eksekutif dan legislatif yang saling menguntungkan dimainkan.

Sehingga mengabaikan kehormatan, kekuasaan dan martabatnya, dan juga rakyat jika dianggap menguntungkan untuk kepentingan politik jangka pendek.

Seharusnya DPRA tegas kata Dosen Ummuha ini, karena diasumsikan serta dipahami secara politik bahwa, ada upaya untuk mencari landasan hukum, aturan serta tata tertib dibenarkan untuk tidak hadir, kemudian mewakilkan kepada bawahan Sekda dan SKPA yang sesungguhnya hanya para birokrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mengambil kebijakan politik.

"Mereka hanya pelaksana kegiatan pemerintahan dan pembangunan Aceh. Bukan pengambil kebijakan terhadap kebijakan publik dan politik Aceh," katanya.

Oleh karena itu, katanya, ini tidak boleh dibiarkan dan dibenarkan terus-menerus, ketidakhadiran undangan resmi terkesan melecehkan kelembagaan resmi politik Aceh.

Penyelewengan Masif

Menurutnya, jika hal ini terus dilakukan akan menjadikan rakyat curiga ditengah berbagai kebijakan yang banyak tidak memihak kepada mareka, penyelewengan anggaran semakin masif, pemanfaatan anggaran belanja publik aneh-aneh, pengumuman terder proyek jalan terus.

Sehingga rakyat tidak nemiliki harapan dan hilang kepercayaan (distrust) terhadap elite Aceh ditengah ketidakpastian dan kesusahan hidup menghadapi pandemi corona virus 2019 (Covid-19).

Ternyata antara eksekutif dan legislatif posisi kekuasaannya tidak sejajar, berdampak kepada kesewenangan pengambilan kebijakan yang berlaku selama ini serta fungsi legislatif lemah dan mandul, rakyat hanya menonton sandiwara dari babak ke babak berikutnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...