Anggota DPR Aceh HT Ibrahim ST MM meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menunda melakukan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh untuk sementara waktu. Ini disampaikan Ibrahim setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang selama ini bergantung hidup di daerah tersebut. "Apalagi saat ini, sama-sama kita ketahui sedang Pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk," kata Pria yang akrab disapa Ampon Bram, Kamis (22/10/2020).

Tidak Ada Dana JKA dalam Refocusing APBA

DPRA: Pemerintah Aceh Buta Skala Prioritas

ISTIMEWAKetua Komis V DPR Aceh M Rizal Falevi Kirani
A A A

Dan saya perlu mengingatkan saudara PLT Gubernur Nova Iriansyah Rakyat Aceh memilih Irwandi- Nova karena Ada Program JKA Plus. Tapi Hari ini anda telah mengkhianti rakyat Aceh

M Rizal Falevi Kirani Ketua Komisi V DPR Aceh

BANDA ACEH - Ketua Komis V DPR Aceh M Rizal Falevi Kirani menilai pemerintah Aceh telah buta terhadap skala prioritas. Hal itu setelah dilihat tidak adanya dana JKA dalam refocusing APBA.

Falevi mengatakan pada tanggal 15 Juni 2020 Plt Gubernur Aceh telah mengeluarkan Pergub No 38 tentang perubahan atas Pergub No 80 tahun 2019 tentang Penjabaran APBA 2020. Pergub 38 dikeluarkan untuk menyikapi perintah refocusing APBA dalam rangka penanganan Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya.

Dalam Pergub tersebut bukan hanya terjadi pergeseran (refocusing) anggaran, namun juga terjadi perubahan postur belanja APBA. Dari sebelumnya 17,2 trilyun berubah menjadi 15,7 trilyun. Namun sangat disayangkan dalam Pergub 38 tidak tersedia anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Aceh.

"Berdasarkan Pergub 38 kita menemukan fakta bahwa kegiatan refocusing APBA yang dilakukan sepihak oleh eksekutif sama sekali tidak mengalokasikan Dana JKA untuk kebutuhan bulan Juni hingga Desember 2020. Pemerintah Aceh sebelumnya hanya mengalokasikan Dana JKA senilai 478 milyar dalam APBA 2020. Padahal kebutuhannya mencapai 1 trilyun. Anggaran sebesar itu hanya mampu meng-cover kebutuhan JKA hingga bulan Mei," kata Falevi dalam keterangan tertulis kepada acehimage.com, Selasa (29/9/2020).

Politisi PNA ini mengaku sudah sejak awal tahun mengingatkan Pemerintah Aceh untuk mencari solusi bagi menyediakan Dana JKA hingga akhir tahun. Agar tidak terjadi kekosongan pelayanan kesehatan bagi 2,1 juta rakyat Aceh pengguna JKA. Waktu itu Pemerintah Aceh menyebutkan akan menyediakannya dalam APBA Perubahan.

Namun kenyataannya apa yang terjadi sekarang? Pemerintah Aceh hingga kini belum mengajukan dokumen Perubahan APBA. Baik KUA - PPAS Perubahan maupun RAPBA Perubahan.

"Malah kemarin Plt Gubernur sendiri yang mengatakan dalam sidang paripurna DPRA bahwa diperlukan Perubahan APBA. Silakan saja jika Plt tidak mau buat APBA-P. Asal program prioritas untuk rakyat tetap diakomodir dalam Pergub Perubahan Penjabaran APBA atau refocusing. Faktanya Pemerintah Aceh tidak mengalokasikan sepeserpun anggaran untuk JKA,"sebut Ketua Komisi V.

Padahal, kata dia, Plt Gubernur Aceh telah menyampaikan komitmennya untuk menyediakan Dana JKA hingga bulan Desember saat penandatangan Addendum perjanjian kerjasama dengan pihak BPJS akhir mei lalu. Disisi lain DPRA mendapat kabar Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran pengadaan alat peraga hingga 102 milyar, pengadaan mobil, rehap ruang kantor Sekda dan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan penanganan Covid-19 dalam kegiatan refocusing APBA.

"Hal ini menunjukkan bahwa Plt Gubernur beserta Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) buta skala prioritas kepentingan rakyat. Sebagai Ketua Komisi V DPRA saya memberi peringatan keras kepada Plt Gubernur untuk segera bertanggung jawab menyediakan anggaran JKA tersebut. Saya tegaskan apapun caranya, pokoknya Dana JKA harus tersedia. Tidak boleh tidak. Apalagi Plt Gubernur tidak mau membahas Perubahan APBA bersama DPRA,"ujar wakil rakyat asal dapil Pidie-Pidie Jaya tersebut.

"Maka ia harus mengambil tanggung jawab ini sendirian. Apalagi JKA Plus merupakan janji kampanye Irwandi-Nova kepada rakyat Aceh. Sebagai mantan Timses Irwandi - Nova, saya punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan saudara Nova Iriansyah untuk tidak berkhianat dan ingkar pada janji kampanye yang telah disampaikan kepada rakyat. Dan saya perlu mengingatkat saudara PLT Gubernur Nova Iriansyah Rakyat Aceh memilih Irwandi- Nova karena Ada Program JKA Plus. Tapi Hari ini anda telah mengkhianti rakyat Aceh,"tegas M Rizal Falevi Kirani

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...