Ketua Komisi VI DPR Aceh, Tgk. H. Irawan Abdullah, S.Ag menjadi narasumber peHTem edisi Senin 9 Agustus 2021 episode 63 dengan tema: Biaya Pendidikan Dayah MUQ Pagar Air Selangit, Kucuran Dana Dayah Aceh Kemana? yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

DPRA Desak Pemerintah Segera Pulangkan Nelayan Aceh yang Terdampar di Thailand

Wakil Ketua DPRA, Safaruddin, S Sos, M SP.
A A A

BANDA ACEH  – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendesak Pemerintah Aceh sagera mencari solutif untuk proses pemulangan nelayan Aceh yang terdampar ke Thailand. Wakil Ketua DPRA, Safaruddin mengatakan, pihaknya meminta Pemerintah Aceh melalui instansi terkait agar segera mengupayakan pemulangan nelayan tradisional asal kota Sabang yang sudah terombang-ambing di laut selama 8 harı hingga terdampar ke Phuket Thailand.

“DPR Aceh mendorong itu. Sekiranya Pemerintah Aceh segera berkoordinasi dengan Pemerintah Republik Indonesia melalui Dubes atau Konsulat Thailand di Jakarta terkait pemulangan nelayan kita yang terdampar di Thailand itu,” kata Wakil Ketua DPRA, Safaruddin, dilansir lama ANTARA Jumat 18 Juni 2021.

Politikus Gerindra ini menjelaskan, Pemerintah Aceh harus berupaya cepat untuk memulangkan nelayan Aceh dari Thailand. Dalam hal ini, Pemerintah Aceh segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik soal proses keimigrasian maupun mekanisme proses pemulangan ke Tanah Air. Soal mekaninisme itu, katanya lagi, itu berbicara negara dan n

egara. Artinya, sebagai sebuah daerah regional dalam suatu negara, Pemerintah Aceh harus berkoordinasi tengan Pemerintah Pusat serta pihak kedutaan dan konsulat masing-masing negara.
“Kami sebagai warga daerah menginginkan agar Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab untuk segera melakukan pemulangan,” kata Safaruddin.

Selain mendorong agar nelayan Aceh sager dipulangkan, Safaruddin juga meninota agar Pemerintah Aceh ikut mengevaluasi status kelayakan setiap kapal atau boat nelayan tradisional saat hendak melaut. Hal ini bertujuan untuk menghiqdari insiden serupa lagi ke depannya.

Ia meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) harus mengevaluasi kelayakan kapal maupun boat nelayan setiap hendak melaut. Proses evaluate itu bagi secara swakelola masyarakat maupun milik orang yang berwirausaha di bidang kelautan. Menurutnya, lebih baik Pemerintah Aceh melalui instansi terkait mencegah insiden kerusakan kapal atau boat nelayan dari pada melakukan penanganan setelah insiden.

“Ini menyangkut kemanusiaan bagi para pekerja. Nelayan sebagai buruh pekerjaannya. Jangan kita korbankan nilai kemanusiaan nelayan ketika kapal atau boat tidal layak lagi melaut,” pungkasnya. []

Komentar

Loading...