Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan kewenangan kepada 14 kabupaten/kota di Aceh bersama 88 Kabupaten/Kota lainnya yang berstatus zona hijau atau belum terdampak Covid-19, untuk membolehkan masyarakat melaksanakan kegiatan yang produktif.

Untuk Penanganan Covid-19

DPR Aceh Minta KPK Pantau Penggunaan Anggaran 1,7 Triliun

ISTIMEWAAnggota DPRA Sulaiman, SE
A A A

BANDA ACEH - Anggota DPR Aceh Sulaman SE menyambut baik imbauan yang disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri untuk tidak ada penyelengara negara yang memanfaatkan wabah virus corona untuk mencuri uang negara.

Pernyataan Ketua lembaga anti rasuah itu diminta agar tidak sebatas imbauan saja. Namun harus benar-benar dilakukan pemantauan agar tidaknya adanya pihak yang berani menyelewengkan anggaran penanganan Covid-19..

Apalagi Pemerintah Aceh, kata Sulaiman sudah mengusulkan anggaran sebesar 1,7 Triliun untuk melakukan penanganan Covid-19 di tanah rencong.

"Jangan nanti terkesan gertak sambal, sebab ini anggaran yang cukup besar," ujar politisi Partai Aceh (PA), Kamis (16/4/2020) kepada wartawan di Banda Aceh.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengimbau, agar tidak ada penyelenggara negara yang memanfaatkan wabah virus korona untuk mencuri uang negara. Pelaku korupsi saat terjadinya bencana seperti wabah korona dapat diancam dijatuhi pidana mati seperti yang tercantum dalam UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Kepada Pemerintah Aceh, Sulaiman meminta untuk dapat menerbitkan rincian dana yang dipergunakan dalam penanganan covid-19, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara detail.

"Setiap dana yang digunakan kita minta untuk dapat dikeluarkan rincian secara jelas," tegas mantan Ketua DPRK Aceh Besar ini.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...