Sekretaris Pusham Unsyiah, Suraiya Kamaruzzaman, menjadi narasumber peHTem edisi Kamis 20 Januari 2022 episode ke 44 Tahun ke II dengan tema: Apakah Cambuk Solusi Terakhir Bagi Predator Seksual?, yang dipandu oleh host Siti Aminah Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Paket Sudah Ditender

DKPP Lhokseumawe Tidak Punya Data Bantuan Keramba yang akan Digusur

Foto: Keramba Tempat warga budidaya ikan di waduk pusong lama yang akan digusur pemerintah Lhokseumawe.
A A A

LHOKSEUMAWE - Pihak Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Kota Lhokseumawe menyatakan sejauh ini belum memiliki data terkait kabar yang beredar terhadap bantuan bagi masyarakat pemilik keramba yang akan digusur dalam waduk pusong Lhokseumawe.

Kepala DKPP Kota Lhokseumawe, Muhammad Rizal, mengatakan, pihaknya belum memperoleh data penerima mengenai bantuan keramba untuk masyarakat. Namun, dari pihak Muspika Banda Sakti tampaknya punya data berkenaan itu.

"Jadi, prinsipnya mereka atau warga mendaftarkan diri kepada pihak Muspika untuk calon penerima bantuan, kalau memang ada bantuan keramba tersebut," kata Rizal. Sabtu 27 November 2021.

Paket Proyek Pengadaan Jaring Apung Yang Sudah Ditender Namun Belum Ada Data Penerima.

Rizal menambahkan, penerima belum pasti angkanya berapa. Maka ada kebijakan rapat bahwa penerima bantuan tersebut harus warga Kota Lhokseumawe, terutama Gampong Pusong Lama dan Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe.

"Bagi masyarakat itu yang merasa memiliki keramba, maka melaporkan kepada pihak Muspika dengan menunjukkan keramba yang ada. Akan tetapi sejauh ini belum ada data calon penerima bantuan itu siapa saja dan berapa orang jumlahnya," ujarnya.

Namun, menurut Rizal, terkait itu bisa dibuat 10 kelompok budidaya ikan. Minimal dalam satu kelompok beranggota 10 orang, dan maksimal bebas berapa angkanya. Dari anggaran Rp900 itu ditargetkan 10 kelompok, maka sekarang perlu ditampung atau dilakukan pendataan terlebih dahulu. Karena pihak UPTD waduk dari PUPR bahwa waduk Lhokseumawe itu akan dibersihkan.

"Maka pemerintah mencari cara alternatif, karena masyarakat setempat mata pencaharian hanya di sana. Sehingga keluarlah program penggantian keramba, tapi tidak lagi di waduk keramba tersebut. Terkait ada sebagian masyarakat yang tidak terima terhadap pembongkaran keramba yang sekarang di waduk, itu nanti bagaimana kebijakan pihak PUPR. Kalau kita (DKPP) hanya sebagai penyedia jalur alternatif pilihan bagi warga," ungkap Rizal.

Lanjut Rizal, tapi jika dilihat secara kesehatan bahwa kualitas ikan penghasilan di waduk tersebut kurang sehat dikonsumsi bagi masyarakat. Kebijakan pelarangan itu mungkin pemerintah memikirkan untuk melindungi masyarakat Kota Lhokseumawe dari segi kondisi kesehatan.

"Maka sesuai arahan Pak Wali Kota Lhokseumawe kepada kita untuk menyediakan keramba guna menampung mereka. Kalau sudah terdata  nanti, kita akan memberikan fasilitas berupa keramba maupun bibit ikan. Sedangkan tempat untuk penempatan keramba selanjutnya, itu sekitaran sungai cunda dan sekitarnya-lah. Lokasi itu tergantung kelompok nanti di mana kemauannya selain di waduk tersebut," ujar Rizal.

Untuk itu, Rizal mengharapkan kepada masyarakat agar membudidaya ikan dengan cara-cara yang baik. Karena ikan yang dihasilkan itu akan dikonsumsi oleh masyarakat lainnya juga. Kemudian, bagi masyarakat yang ingin melanjutkan usahanya maka pemerintah menyediakan keramba lain yang di luar lokasi waduk Lhokseumawe. Silakan mendaftarkan diri kepada pihak Muspika Banda Sakti, karena pemerintah akan menampung warga untuk dibuat kelompok budidaya ikan sesuai anggaran tersedia. []

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...