Pengamat Politik dan pembangunan dari Universitas Muhammadiyah Aceh Dr Taufik A Rahim menyampaikan dari seratus kelompok penerima dana hibah COVID-19 ada diantaranya merupakan underbow Partai Politik. Hal tersebut disampaikan Dr Taufik dalam wawancara peHTem, Kamis (14/1/2021) kemarin. peHTem merupakan salah satu program Poadcash acehimage.com.

Ditengah Banyak Tantangan, Aset Perbankan di Aceh Mencapai Rp68,5 Triliun

ISTIMEWAKepala OJK Provinsi Aceh, Yusri
A A A

BANDA ACEH -Perkembangan pertumbuhan keuangan perbankan selama tiga tahun terakhir baik bank Konvensional maupun Syariah di Aceh, pertumbuhannya mengalami peningkatan.

Kondisi pertumbuhan yang meningkat dapat dibuktikan hingga Oktober 2020 dengan total aset perbankan di Aceh mencapai Rp68,5 triliun.

Artinya kata Kepala OJK Provinsi Aceh, Yusri, aset perbankan di Aceh ada peningkatan sebesar 12 persen.

"Dari Desember 2018 hingga Oktober 2020 total asetnya meningkat sebesar 12 persen. Begitu juga dengam kredit, kreditnya mencapai Rp 37,5 triliun atau meningkat sebesar tiga persen," kata Yusri, dalam dialog OJK bersama Pemerintah Aceh, membahas terkait isu penerapan qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018 oleh Lembaga Jasa Keuangan di Aceh, di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (10/12/2020)

Sementara pertumbuhan pada sektor dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan sebesar 9 % atau sekitar Rp 43,7 triliun selama tiga tahun terakhir.

Namun market share perbankan konvensional terus saja mengalami penurunan pasca penerapan qanun LKS mulai di berlakukan di Aceh.

"Pada periode tersebut terlihat kredit sebelumnya menyentuh angka 59,90 persen menjadi sebesar 23,19 persen. Begitu juga dana pihak ketiga yang sebelumnya, dari 47,75 persen menjadi 14,39 persen," ungkap Yusri .

Pada kesempatan itu Yusri menyampaikan, bahwa penurunan market share yang dialami oleh perbankan konvensional, sehingga bank konvensional terpaksa meminta nasabah dan debiturnya untuk mengalihkan dana simpanan dan pinjaman kepada Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) bagi perbankan konvensional yang belum memiliki BUS.

Peralihan dari konvensional mendapat dukungan OJK

Pengalihan tersebut dilakukan pihak bank konvensional sesuai dengan rencana bisnis yang telah disusun untuk tahun 2020.

"Dalam hal ini, kita OJK Aceh sangat mendukung proses pengembangan ekonomi syariah Aceh" ujarnya.

Menurut Yusri, dukungan yang diberikan OJK tetap mengacu pada kewenangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan terkait soal penerapan qanun LKS di Aceh, OJK memberikan ruang bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menentukan dan mengukur sendiri prospek bisnis dan potensi yang dimilik daerah.

"Nah, ini tentunya dijadikan sebagai salah satu penentu kebijakan bisnis di daerah yang dituangkan dalam rencana bisnis masing-masing industri jasa Keuangan," tuturnya.

Dalam upaya pengalihan portofolio keuangan perbankan konvensional kepada BUS atau UUS, OJK Aceh mencatat sejumlah kendala pelaksanaan penerapan qanun LKS oleh lembaga jasa keuangan di Aceh.

Tantangan atau kendala tersebut antara lain, kajian dan ruang bisnis yang dilakukan oleh beberapa bank memperlihatkan segmentasi bisnis yang dilaksanakan, namun belum sesuai dengan rencana bisnis yang akan dilakukan bank.

Kemudian pihak perbankkan berdasarkan keputusan manajemen, mengambil opsi untuk menutup jaringan kantor tanpa membuka atau mengalihkan ke BUS/UUS.

Sosialisasi qanun LKS yang sampai kemasyarakat biasa

Sedangkan terkait penyaluran program pemerintah pusat atau bantuan sosial pemerintah yang selama ini disalurkan melalui Bagian Umum dan Keuangan (BUK) yang diatur secara teknis, salah satunya melalui peraturan kementerian terkait, berkesimpulan belum dapat disalurkan melalui Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

"Ternyata tidak hanya itu, ada tantangan lainnya yaitu kurangnya sosialisasi dan literasi ke masyarakat terkait qanun LKS sehingga menyebabkan banyak informasi yang sampai kemasyarakat bias, terutama terkait penerapan qanun LKS di tahun 2022," kata Yusri.

Yusri juga menyebutkan OJK selaku regulator perlu menampung berbagai data, informasi maupun aspirasi yang bersumber dari berbagai elemen masyarakat, sehingga harapan penerapan qanun LKS tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat agar ada kestabilan pertumbuhan ekonomi, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh.

OJK Aceh juga berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam pengembangan ekonomi masyarakat Aceh dengan tetap memberikan ruang bagi LJK untuk melaksanakan aktivitas bisnis sesuai dengan rencana bisnis yang dibuat.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...