Menteri Agama RI Jenderal (Purn) Fachrul Razi melantik Dr H Iqbal SAg MAg sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Jumat, (10/7/2020). Iqbal sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Daya. Pria yang juga pernah menjabat Kepala Kantor Kemenag Aceh Selatan itu lahir di Pidie, 31 Desember 1970.

Pemanggilan Mualem oleh Komnas HAM

Diharapkan Tak Mengabaikan Struktur Perdamaian

ISTIMEWAAndi Firdhaus Lancok
A A A

BANDA ACEH- Pemanggilan Muzakir Manaf alias Mualem yang merupakan mantan Panglima GAM oleh Komnas HAM menjadi catatan penting bagi upaya politik dan proses perdamaian yang tertuang dan kesepakatan Helsinki.

MoU sebagai produk politik, tidak menyebutkan adanya klausul pengungkapan kasus pelanggaram HAM masa lalu, meski Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai prosedur pengecualian.

Penegasan tersebut disampaikan oleh alumni Institut Perdamaian Mindanao, Filipina, Andi Firdhaus Lancok dalam siaran pers kepada media, Selasa (8/10/2019).

“Saya justru menilai, upaya penegakan HAM masa lalu ini harus dilihat dalam kontek perlu adanya rasa keadilan kepada semua pihak. Tidak hanya menyentuh mantan Panglima GAM, Muzakir Manaf,” ujar Andi.

Jika tidak, sambung Andi, maka eksesnya bisa berefek kepada timbulnya preseden buruk dalam perspektif penegakan HAM pasca konflik secara menyeluruh. Bahkan akan menjadi sorotan yang terkesan tebang pilih.

“14 tahun damai Aceh, harusnya tidak terusik dengan  kepentingan-kepentingan yang dikhawatirkan merusak terus (kepercayaan) yang telah dibangun bagi perdamaian yang sudah berjalan. Harus lebih teliti tanpa harus menghancurkan konsepsi kebersamaan yang sudah terbangun. Penegakan HAM sebagai wujud penghargaan atas kemanusiaan, tidak serta mengabaikan struktur perdamaian yang telah disepakati,” tutur Alumni Institut Perdamaian Mindanao, Filipina.

Sementara Juru Bicara Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), H Muhammad Saleh menjelaskan. Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, terkait pemanggilan Ketua Umum DPA PA, H Muzakir Manaf, merupakan surat klarifikasi biasa dan normatif.

“Tidak ada yang luar biasa. Hanya permintaan keterangan, terkait peristiwa masa lalu yaitu, kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh tahun 2001-2004 silam,” jelas H Muhammad Saleh, Selasa, 8 Oktober 2019 di Banda Aceh.

Sebelumnya sebut Shaleh, begitu dia akrab disapa. Pihaknya sudah menerima surat Nomor: 258/SP-Aceh/IX/2019, tanggal 23 September 2019, beberapa hari lalu dari Komnas HAM RI, Jakarta.

Namun, karena berbagai kesibukan sehingga H Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, belum bisa datang. “Hanya untuk memberi keterangan, Insya Allah Mualem akan datang, kami akan meminta untuk dijadwal ulang,” sebut Shaleh.

Itu sebabnya jelas Shaleh, tak ada yang luar biasa dari surat pemanggilan tersebut, karena sebelumnya, Komnas HAM juga telah turun ke Bener Meriah dan meminta keterangan serupa dari berbagai pihak.Termasuk unsur TNI dan Polri.

Menurut Shaleh, apa yang dilakukan Komnas HAM RI, merupakan tugas lembaga negara ini dalam melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM masa lalu, yang menjadi ranah dari lembaga ini.

“Karena itu, berdasarkan azas praduga tak bersalah, maka Komnas HAM wajib meminta keterangan dari para pihak. Termasuk para pimpinan milisi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah saat itu,” ungkap Shaleh.

“Permintaan keterangan ini hanya sebatas penyamaan data maupun informasi dari para pihak yang diperoleh Komnas HAM dalam melakukan klarifikasi dari kasus dimaksud. Ini adalah normatif dan prosedur kerja yang harus dilakukan Komnas HAM. Jadi, wajar-wajar saja,” ungkap Shaleh.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...