Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian kembali menjadi narasumber peHTem edisi Kamis, 8 Desember 2022 episode ke 32 Tahun ke 3 dengan tema: Rp13 Miliar Dana Titipan di BRA Siapa Nikmati? yang dipandu oleh host Siti Aminah, S.IP, M.MLS, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Dibenarkah? Tim Bentukan Dinas Pendidikan Lhokseumawe Kerjakan Proyek Anggaran Swakelola

IntKantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
A A A

LHOKSEUMAWE - Proyek fisik swakelola sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dikerjakan tim bentukan dinas.

Sebelumnya, proyek swakelola fisik pada dinas pendidikan tersebut dikerjakan langsung oleh pihak sekolah sebagai pelaksana, lalu ada regulasi di tahun 2021, proyek swakelola sumber DAK itu dikerjakan oleh rekanan melalui tender.

Anehnya, proyek fisik swakelola pada dinas pendidikan tahun 2022 dikerjakan oleh tim bentukan dinas pendidikan tanpa melibatkan langsung pihak sekolah dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan informasi diperoleh media ini, kepala sekolah pernah dipanggil, tetapi hanya sekilas pemberitahuan kegiatan proyek sebagai penerima manfaat. Namun tahapan pengelolaan dan pelaksanaan secara teknis dan keuangan tidak terlibat. Sepenuhnya dikelola oleh dinas.

PPK Proyek Swakelola Anggaran DAK tahun 2022 pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lhokseumawe Rasyidin, kepada media Acehimage.com, Senin 26 September 2022, ia mengaku proyek swakelola tahun anggaran 2022 dikerjakan oleh tim bentukan dinas.

Sambung Rasyidin, ia berdalih proyek swakelola itu dikerjakan tim bentukan dinas dengan melibatkan semua pihak terdiri dari Kepala sekolah hingga komite.

Saat disinggung pihak sekolah tidak mengetahui soal pekerjaan proyek swakelola tersebut, ia mengaku kepala sekolah sudah tau, karena mereka telah diundang dalam rapat beberapa waktu lalu untuk diberitahukan.

Disamping itu, Rasyidin mengaku pelaksanaan pekerjaan proyek swakelola pada tahun ini sudah berubah sistem yang ditentukan dari Kementerian. Maka mengingat proyek tidak bisa dikerjakan lagi seperti tahun sebelumnya, pihaknya membentuk tim sesuai aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Karena ada aturan, maka kita bentuk tim pelaksanaan proyek swakelola ini dengan mengikuti aturan, bahkan juga sudah kita konsul dengan Inspektorat dan pihak hukum, kita tidak berani kalo tidak ada aturan," jelas Rasyidin menjawab media Acehimage.com.

Rasyidin menjelaskan, dalam hal itu pihak sekolah hanya sebagai penerima manfaat saja, soal pihak sekolah mengaku tidak mengetahui soal pekerjaan proyek tersebut, Rasyidin membenarkan memang kalo soal pengelolaan keuangan sepenuhnya dikelola oleh tim dinas.

Ditanya soal perpres 16 tahun 2018 tentang pelaksanaan proyek swakelola, ia diduga berdalih proyek swakelola dikerjakan tim dinas berpedoman pada Perpres baru tahun 2021.

Disebutkan Rasyidin, proyek tersebut dikerjakan oleh tim yang dibentuk berdasarkan SK yang diketuai tiga tim, pertama ketua tim persiapan Gunawan yang juga sebagai PPTK proyek, sedangkan ketua tim pelaksana Firdaun dari Dinas PUPR. Terakhir meliputi dari unsur konsultan dan seluruh anggota dinas."ujar Rasyidin.

Rasyidin menambahkan, pelaksanaan proyek swakelola tersebut bersifat tipe satu. Dikerjakan oleh OPD pengguna anggaran. Seharusnya dia ada 4 tipe, jadi pihaknya tentukan tipe satu, jadi pelaksanaannya tim dari dinas. Adapun total semua anggaran proyek swakelola yang dikerjakan dari tim dinas lebih kurang ada 5 milyal."tutupnya.

Dapat diketahui, tipe-tipe Swakelola berdasarkan perpres 16 tahun 2018 terdiri atas:

Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;

Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau

Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.[]

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...