Dewan Bener Meriah Pertanyakan Defisit Anggaran Tahun lalu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Edijulkifli
A A A

BENER MERIAH – Masih adanya kegiatan tahun anggaran 2019 yang belum terbayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Edijulkifli.

"Sejauh ini kita belum paham kenapa bisa terjadi defisit anggaran, sedangkan dalam persidangan tahun 2019 berdasarkan asumsi kita sepakati 900 milyar lebih anggaran kita,"ungkap Politisi Partai Nanggro Aceh (PNA) itu.

Kala itu, sebut Edijulkifli, tidak ada pembahasan Kabupaten Bener Meriah dalam keadaan defisit, tetapi setelah selesai persidangan kenapa bisa terjadi defisit?

"Untuk apa digunakan angaran itu kita sendiri belum tau,"ujar Ketua PNA Bener Meriah.

Kendati demikian, Politisi PNA ini belum bisa memastikan apakah Kabupaten Bener Meriah mengalami defisit atau tidak. Namun dia menerima informasi tersebut dari beberapa pihak di daerah itu.

Dimana mareka mengaku adanya kegiatan tahun 2019 yang belum dibayarkan oleh keuangan Bener Meriah. Hasil dari itulah anggota DPRK ini mempertayakan kepada pemerintah setempat.

"Marekalah yang mengatakan sama kita Bener Meriah defisit angaran sehingga belum membayarkan kegiatan tahun lalu," ujarnya.

Oleh sebab itu, dalam waktu dekat pihak (DPRK) Bener Meriah akan memepertanyakan kepada Dinas Keuangan Bener Meriah.

"Untuk apa digunakan uang tersebut sehinga terjadi defisit mencapai 18 milyar lebih,"tanya Edijulkifli.

Sementara Kepala Dinas Keuangan Bener Meriah Armansyah yang didampingi sekretaris di ruang kerjanya mengakui adanya kegiatan yang belum dilakukan pembayaran pada anggaran tahun 2019 lalu.

"Ada beberapa faktor, yang pertama transfer penerimaan kita dari provinsi tidak masuk sekitar 9 milyar, kemudian dari pusat, dan sisa PAD tidak terealisasi,"sebut Armansyah.

Menurut dia, hal itu bukan defisit, melainkan anggaran pendapatan belum terealisasi sepenuhnya. Dinas Keuangan kabupaten Bener Meriah, kata dia, sudah melakukan konsultasi ke Provinsi.

"Karena kita sudah konsultasi ke provinsi, mereka juga sudah mengakui belum mentransfer yang 2019 sebanyak 9 milyar lebih, dari hasil bagi hasil kenderaan motor, dan juga 2018 masih ada yang belum terbayar biaya bagi hasil pajak pusat, Sisanya juga PAD,"jelas Armansyah.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Keuangan Bener Meriah Junaidi, terkait beberapa kegiatan yang belum terbayarkan sudah diakui oleh pihak Provinsi Aceh dan tinggal menungu persetujuan dari kementerian keuangan.

"Kekurangan bayaran atas triwulan 4 dan itu lazim terjadi setiap tahun, atau lewat tahun. Dan mereka pihak provinsi Aceh mengakui, artinya tidak ada kekosongan kas dengan belum masuknya dari provinsi. Karena mereka juga belum menyelesaikan perhitungan di triwulan 4. Jadi, atas kekurangan bayar tersebut tentunya dimasukan dalam anggaran tahun 2020. Nah kekurangan bayar pada tahun 2019 yang diluncurkan pada anggaran 2020 itu nantinya untuk membayar kegiatan yang belum terbayar."tutupnya

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...