Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat M Cholil Nafis mengemukakan bahwa kearifan lokal tidak bisa dijadikan sebagai dalih untuk melegalkan minuman keras (miras). "Tidak bisa atas nama kearifan lokal atau sudah lama ada, maka dipertahankan," kata Cholil kepada wartawan di Jakarta, Senin, menanggapi kebijakan pemerintah membuka aliran investasi untuk industri minuman keras beralkohol di beberapa Provinsi.

Demokrat Bongkar Pertemuan Moeldoko di Lantai 28 Hotel Aston Rasuna

Merdeka.comKepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko
A A A

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah bahwa dirinya akan melakukan kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Panglima TNI ini juga tidak mau disangkutpautkan dengan Istana apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Moeldoko menjelaskan, dirinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Jenderal Panglima TNI selalu terbuka dan tidak memberi batasan kepada siapa pun. Termasuk individu maupun sekolompok organisasi yang ingin bertemu dan membicarakan berbagai hal.

Namun, Moeldoko heran pertemuannya dengan beberapa perwakilan Partai Demokrat justru dinilai berbeda. "Tidak ada rencana kudeta. Kudeta itu kan dari dalam bukan dari luar. Isu ini juga muncul karena ada foto yang tersebar," jelas dia.

Menanggapi hal tersebut, politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik meminta, jika isu kudeta itu merupakan urusan pribadi Moeldoko, maka sebaiknya lencana istana dicopot terlebih dahulu. Dia juga meminta agar Moeldoko bicara sejujurnya terkait pertemuan tersebut.

“Jangan bohong. Pertemuan itu bukan di kediaman tapi di hotel Aston Rasuna lantai 28, Rabu tanggal 27 Januari 2021 Pkl. 21.00. Anda datang ke situ, bukan mereka mendatangi Anda,” tulis Rachland di akun Twitternya dikutip Okezone, Selasa (2/2/2021).

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, berdasarkan kesaksian sejumlah pihak, ada upaya dari pejabat di lingkar kekuasaan Jokowi yang hendak merebut Partai Demokrat.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu, tentang adanya gerakan politik yang mengarah kepada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam eksistensi dan kedaulatan Partai Demokrat," kata AHY kemarin.

AHY telah menyurati Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi ihwal isu tersebut. Hingga saat ini, Partai Demokrat masih menunggu balasan surat dari Presiden Jokowi.

Sumber:Okezone.com
Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...