Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/2) malam. Nurdin sendiri tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp51,3 miliar. Dikutip dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan tersebut dilaporkan Nurdin pada 31 Desember 2019 saat menjabat sebagai gubernur. "Benar, Jumat, (26/2) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Sabtu (27/2).

Darwati Minta Pelaku Kekerasan Seksual Dihukum Maksimal

SAMSUDDINAnggota Komisi I DPRA, Darwati A Gani
A A A

BENER MERIAH – Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini di Aceh, khususnya di Kabupaten Bener Meriah menjadi perhatian serius anggota DPRA dari Komisi I Darwati A Gani.

Polistis PNA itu langsung melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait di Kabupaten Bener Meriah untuk membahas langkah-langkah pencehagan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

“Dipertemuan tadi semua kita sepakat bahwa, kasus kekerasan seksual terhadap anak itu adalah kejahatan kemanusian yang luar biasa," kata Darwati A Gani kepada Wartawan, Jumat (5/2/2021).

Darwati menyampaikan, dia bersepakat bahwa, para pelakunya itu harus dituntut dengan hukuman maksimal. Istri Irwandi Yusuf ini juga berharap selain hukuman kurungan juga ditambah dengan hukuman cambuk.

“Dari laporan Dinas P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, juga ikut diwakili oleh kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Syar’iah mereka juga sependapat dengan kami,"ujarnya.

Nah, selain menghukum pelaku, pihaknya juga harus memikirkan pencegahan, memberikan sosialisasi-sosialisasi kemasyarakat agar lebih menjaga dan melindungi anak-anak. Selain itu juga dibutuhkan rumah aman bagi korban kekerasan seksual.

"Tidak ada tempat selama ini yang nyaman bagi seorang anak yang menjadi korban. Tadi Dinas P2TP2A menyampaikan selama ini mereka kekurangan dana, demikian juga bagi para pendamping paralegal yang menangani yang membantu korban mendampingi mereka, tapi mereka sangat kekurangan biaya oprasional selama ini,"ungkap Darwati.

Pada kesempatan tadi kami menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bisa lebih pro aktif lagi, sehingga anak-anak yang disini kedepanya tidak menjadi korban lagi.

"Dan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa para pelakunya itu harus diberikan hukuman maksimal,"ucap Istri mantan Gubernur Aceh itu.

Sangat miris, kasus-kasus kekerasan seksual yang menjadi pelaku adalah orang-orang terdekat. Bahkan, ada juga pelakunya itu oknum guru ngaji dan tetanga. Intinya pelaku kebanyakan adalah orang-orang terdekat korban.

"Semestinya mereka ini adalah orang-orang yang melindungi anak kita tersebut, tapi dalam kenyataanya dari kasus-kasus seperti ini yang menjadi pelaku adalah orang-orang terdekat, ini juga harus menjadi perhatian kita bersama terutama bagi seorang ibu, dan seorang ayah semestinya harus melindungi anak-anaknya agar terhindar dari masalah-masalah seperti ini,"papar Darwati.

“Kita bisa bayangkan masa depan anak itu hancur, dan berharap juga para korban mendapat bantuan agar jiwanya bisa pulih dari traumanya seperti bantuan dari psikiater, sehingga mereka kedepanya itu bisa melupakan tragedi terjadi terhadap mereka dan bisa hidup normal kembali dan bisa diterima dimasyarakat tentunya,"harap Darwati.

Disampaikan Darwati, selama ini yang faktor terjadinya kasus kekerasan seksual itu rata-rata anak yang menjadi korban itu adalah dari keluarga yang beramasalah yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, mungkin ada permasalah ekonomi, permasalahan kekacauan dalam rumah tangga sehingga anak menjadi korban.

“Ada juga karena ditinggalkan orang tuanya dalam waktu yang lama dan dimanfaatkan oleh oknum orang-orang tidak bertangung jawab sehingga terjadi korban," katanya.

"Dalam mengobati rasa trauma korban, mestinya pemerintah harus memikirkan hal itu, kadang kita miris juga setelah peroses hukum selesai sianak kembali kekeluarga tidak ada pendampingan fisikis terhadap anak, justru itu pemerintah harus menyiapkan seperti psikiater, sehingga bisa membantu para korban itu bisa pulih kejiwaanya,"cetus Darwati.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...