Selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari jadikan momentum ini sebagai bentuk memperbaiki diri serta mengikuti jejak baginda Rasul untuk kebaikan dunia dan akhirat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.

Temuan Banggar DPRA dan Pansus BPJB

Dana Haram Apendiks dan Desakan Persetujuan APBA-P 2021

Humas DPRAKetua Panitia Khusus (Pansus) Biro Pengadaan Barang dan Jasa), Ir. H. Azhar Aburrahman
A A A

179 Milyar di Satuan Kerja Perangkat Aceh, dana tersebut berasal dari pemotongan Anggaran rumah layak huni di Dinas Perkim Aceh

Ir. H. Azhar Abdurrahman Ketua Pansus PBJ DPR Aceh

BANDA ACEH - Baru-baru ini dunia perpolitikan Seuramo Mekkah kembali digaduhkan oleh persoalan tarik ulurnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh - Perubahan (APBA-P) tahun 2021, dimana Pemerintah Aceh saat ini berupaya segala cara untuk mendesak DPR Aceh agar mengesahkan APBA-P tersebut, mulai dari teranamnya tak terbangunnya rumah Duafa hingga terhambatnya insentif para Nakes.

Meskipun demikian DPRA sampai kini enggan menyetujuikan APBA-P tahun 2021 itu. Ada apa?

Semua dimulai dari refocusing sepihak anggaran bantuan rumah layak huni oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah dengan cara merubah hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) pada tanggal 23 Desember 2020 lalu.

Penyerahan Buku APBA tahun 2020 usai evaluasi kepada ketua TAPA saat itu mengalami perubahan angka yang mengejutkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh yang diperuntukkan membangun rumah layak huni.

Dalam DPA disebutkan awalnya Rumah layak huni mulanya dianggarkan sebesar 4.430 Unit dengan pagu Rp434.148.400.000,- dipangkas hingga menyisahkan anggaran sebesar 780 unit dengan pagu Rp76.440.000.000,-. Lalu kemanakah 3.650 Unit rumah layak huni dengan anggaran Rp350.954.400.000,- ?

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Ir Azhar Abdurahman mengungkapkan anggaran 350 Miliyar itu ternyata dicomot untuk kegiatan atau program Haram yang berkodekan AP (Apendiks).

"kami temukan ada paket non tender senilai Rp179 Milyar di Satuan Kerja Perangkat Aceh, dana tersebut berasal dari pemotongan Anggaran rumah layak huni di Dinas Perkim Aceh," kata Azhar kepada acehimage.com di ruang kerja Komisi I DPR Aceh, Senin (27/9/2021).

Sebab itu, Azhar menyebutkan upaya pemerintah Aceh untuk membuat APBA-P tahun ini karena ingin menutupi Dosa Besar berkodekan AP tersebut yang telah mereka perbuat dengan cara mendesak DPRA untuk menyetujui APBA-P itu.

"Sebelumnya anggaran itu ada tanpa adanya usulan sepakat awal dan tidak masuk dalam RKPA (Rencana Kerja Pemerintah Aceh) namun dipaksa untuk dimasukkan, tetapi belum sempat dieksekusi karena pada akhir bulan Juni kemarin KPK datang ke Aceh, kemudian bocorlah penggunaannya masuk dianggaran Haram berkodekan Apendiks,” jelas Azhar.

Azhar mengatakan dana Apendiks tidak melalui penyusunan Anggaran yang resmi, juga tidak dimasukan dalam Peraturan Gubernur Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), dibahas dalam KUA -PPAS dan tidak masuk dalam Paripurna APBA.

Belum lagi Azhar menyebutkan ada 10 aktor bermain dalam dana tersebut, namun sampa saat ini ia masih merahasiakan siapa saja nama aktor itu.

Ia juga memberikan data temuan Pansus BPBJ pada dana Rumah Layak Huni yang dialihkan ke Paket non tender anggaran sebesar Rp179 Milyar dengan kode Apendiks itu, yakni mulai dari:
• Disdik Aceh 73 paket Rp13.646.820.043.
• DKP 300 paket Rp52.000.000.000.
• Disdik Dayah 38 paket Rp27. 750 000.000.
• Arsip dan Perpustakaan 161 paket Rp32.200.000.000.
• Perkim 36 Paket Rp30.990.200.000 UKM 4 paket Rp5.304.050.000.
• Dinas Syariat Islam 12 paket Rp1.726.150.000.
• MAA 35 paket Rp6.368.494.967.
• Dishub Aceh 34 paket Rp6.284.233.401.
• Dinsos Aceh 3 Paket Rp1.450.000.000 dan
• BAPPEDA 2 Paket Rp1.431.414.800.

"Inilah Dosa Besar Gubernu dan TAPA, mereka harus bertanggung jawab untuk menjelaskan persoalan Apendiks ini, susunan Anggaran salah pada tahun ini, ingin ditutupi dengan cara mengesahkan APBA-P, kami melihat ada upaya untuk membodohi rakyat dengan segala cara mendesak dan menyalahkan lembaga DPRA dalam hal ini, sebab itu DPRA sangat berhati-hati dengan setiap jebakan yang pemerintah Aceh perbuat karena mereka ingin mensuplai gelondongan gelondongan angka yang besar dalam penghapusan dosa," Pungkasnya.[]

Anggaran sebesar Rp179 Milyar dengan kode Apendiks
  • Disdik Aceh 73 paket Rp13.646.820.043.
  • DKP 300 paket Rp52.000.000.000.
  • Disdik Dayah 38 paket Rp27. 750 000.000.
  • Arsip dan Perpustakaan 161 paket Rp32.200.000.000.
  • Perkim 36 Paket Rp30.990.200.000 UKM 4 paket Rp5.304.050.000.
  • Dinas Syariat Islam 12 paket Rp1.726.150.000.
  • MAA 35 paket Rp6.368.494.967.
  • Dishub Aceh 34 paket Rp6.284.233.401.
  • Dinsos Aceh 3 Paket Rp1.450.000.000 dan
  • BAPPEDA 2 Paket Rp1.431.414.800.
Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...