Zikrayanti, MLIS, PhD (Cand) menjadi narasumber peHTem edisi Kamis 23 September 2021 episode 10 Tahun ke II dengan tema: Terkait Vaksin Siswa, Wali Murid Minta Gubernur Pecat Kadisdik Aceh, yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Damai Aceh Belum Mampu Menggerakan Ekonomi Menuju Termakmur

For acehimage.compenandatanganan MoU perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 Agustus 2005
A A A

Pemerintah pusat bisa memulai audit investigasi kepada harta kekayaan penyelenggaraan pemerintah Aceh dan para penikmat kue perdamaian itu sendiri, seperti para petinggi-petinggi diluar struktur pemerintahan daerah dan bila tidak legal

Dr. Zainuddin, SE, M.Si Akademisi Universitas Serambi Mekkah

SEJAK enam belas tahun lalu tercipta momentum yang spektakuler yang diawali dengan bala super dahsyat, yaitu tsunami yang meluluh lantahkan sebagian wilayah Aceh dengan korban jiwa terbesar hingga dunia menangis atas takdir Tuhan tersebut. Rupanya sengsara tsunami juga diilhami suka cita yang amat dirindukan oleh rakyat Aceh, yaitu lahirnya penandatanganan MoU perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dilakukan dibenua biru tepatnya di Negara Finlandia. Momen penandatanganan MoU perdamaian tersebut seakan-akan hadiah terindah yang ditunggu-tunggu begitu lama oleh rakyat Aceh dan seakan-akan memiliki secercah harapan baru bagaimana kiranya akan tercipta kehidupan yang damai, makmur dan berkeadilan di bumi Iskandar Muda bakal terwujud tak lama lagi, begitu kira-kira yang ada dibenak setiap rakyat Aceh pada waktu itu.

Euforia menyambut damai terlihat begitu ketara pada setiap insan yang ada di Aceh dan bahkan diluar Aceh sekalipun, banyak harapan dan berharap jadi nyata untuk kehidupan yang lebih baik bagi rakyat yang sudah lama sekali menderita akibat konflik yang terus-menerus antara para pihak. Harapan rakyat sebenarnya tidak begitu muluk-muluk melainkan bagaimana kiranya dengan perdamaian akan tercipta suasana aman, damai, dan merdeka berlaku dalam keseharian masyarakat serta tercipta kesemarakan ekonomi yang akan berbuah pada tingkat kesejahteraan yang lebih baik lagi. Kilas balik dari terciptanya perdamaian dengan harapan sangat tinggi untuk tercipta kemakmuran ekonomi masyarakat termasuk termiskin di Sumatera. Hal ini sepertinya perdamaian itu seakan-akan tidak berdampak sama sekali terhadap kemakmuran ekonomi itu sendiri, padahal variabel perdamaian merupakan variabel utama sebagai syarat untuk mencapai kemakmura ekonomi. Jika begitu adanya, maka ada pertanyaan yang muncul dari masyarakat kenapa hal tersebut terjadi? Kenapa damai tidak bisa menjadi spillover untuk menggerakan ekonomi masyarakat dan semestinya Aceh menjadi daerah yang tingkat kemakmuran tertinggi di Indonesia karena alokasi dana relatif besar untuk belanja pembangunan yang ditransfer dari pusat berupa dana DAU, DAK dan dan bagi hasil setiap tahunnya.

Dengan demikian, sepertinya perdamaian itu sesuai dengan pepatah “menuju perdamaian susah tetapi mengisi perdamaian jauh lebih susah”. Maknanya adalah melahirkan perdamaian atas kehendak Allah sesuatu yang lahir dari perjuangan, tetapi setelah damai tercipta sepertinya ketiadaan sumber daya manusia mengisi perdamaian agar menuju kemakmuran ekonomi masyarakat bukan hanya sebatas jargon semata melainkan sebuah kenyataan. Siapa yang menjalankan perdamaian hingga Aceh bisa tercatat sebagai sebuah daerah yang termakmur, yaitu yang utama ada para pemangku kepentingan yang berhubungan langsung dengan pengelola budget pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, sepantasnya harus disalahkan para pemangku kepentingan (semua yang menikmati upah dari Negara) yang tugasnya mengelola dan memanage budget pembangunan Aceh selama perdamaian bila tujuan perdamaian tidak tercapai, dan bila di Negara yang menghormati nilai-nilai kejujuran sudah mundur serentak untuk digantikan oleh yang lain agar penggunaan dana yang ada dimasa damai bisa lebih optimal menggerakan ekonomi Aceh menuju kemakmuran yang nyata.

Perdamaian itu mahal dan akan sia-sia bila manajemennya berada pada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dalam rangka pengelolaan budget pembangunan, maka walaupun sudah damai lebih sepuluh tahun tetap saja ekonomi rakyat morat marit alias daerah yang sudah memiliki perdamaian tergolong daerah termiskin (walaupun banyak yang membantah) karena biasanya yang membantah itu orang-orang yang mendapatkan bagaian kue dari budget itu sendiri. Saran saya kepada pemerintah pusat dalam rangka refleksi perdamaian Aceh perlu dilakukan investigasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan budget pembanguan Aceh selama masa damai untuk ditemukan penyebab kenapa ekonomi Aceh tidak bisa menciptakan rakyat makmur sesuai dengan cita-cita perdamaian. Pemerintah pusat bisa memulai audit investigasi kepada harta kekayaan penyelenggaraan pemerintah Aceh dan para penikmat kue perdamaian itu sendiri, seperti para petinggi-petinggi diluar struktur pemerintahan daerah dan bila tidak legal, maka sita saja untuk diperuntukan kepada pembanguan Aceh kedepan agar daerah Aceh bisa menjadi makmur dan termakmur diwilayah Indonesia. Aceh loen sayang.

*) Penulis: Dr. Zainuddin, SE, M.Si
[Akademisi Universitas Serambi Mekkah]

Rubrik:OPINI

Komentar

Loading...