Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal, menjadi narasumber peHTem edisi Senin 20 September 2021 episode 9 Tahun ke II dengan tema: Aset Ratusan Milyar Terbengkalai di Pulo Aceh, Manajemen BPKS Kerja Apa? yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Dailami Buka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria

IstimewaPlt Bupati Bener Meriah Buka Rakor GTRA
A A A

BENER MERIAH – Pelaksana tugas Bupati Bener Meriah, Dailami membuka rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Bener Meriah, Selasa, 24 Agustus 2021 di aula Hotel Parkiside Takengon

Rapat koordinasi GTRA  tersebut mengusung tema “Strategi percepatan reforma agrarian“ yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan, transmigrasi dan penyelesaian konflik pertanahaan Kabupaten Bener Meriah.

Dalam kesempatan itu, Dailami menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Badan Pertanahan Nasional  Bener Meriah dalam hal penataan aset dan penataan akses.

“Terimaksih kami ucapkan kepada BPN Bener Meriah yang telah menyalurkan ribuan sertifikat tanah secara geratis melalui program PTSL. Program ini luar biasa manfaatnya kepada masyarakat Bener Meriah,”kata Dailami

Sebelumnya, Kepala Kantor Pertanahan Aceh Tengah Husaini, SH,.MH dalam kesempatan itu menyampaikan, atas nama Kantor Pertanahan Aceh Tengah dan Kantor Pertanahan Bener Meriah kami mengucapkan terimakasih karena Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu kabupaten yang ikut andil dalam menangani GTRA pada Tahun 2021 ini.

“Secara pundamental reforma agrarian memberikan program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat kita. Meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional. Meningkatkan produktifitas tanah. Memberikan pengajuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara dan tanah umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat,”ujar  Husaini.

Ia menambahkan, rapat koordinasi ini merupakan rangkaian kegiatan GTRA guna mendorong dan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan agar terdapat kesepahaman dalam penyelenggaraan GTRA sehingga dapat mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemiliki tanah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pungkasnya []

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...