Cegah COVID-19, Pemerintah Aceh Atur Sistem Kerja Pegawai

HT ANWAR IBRAHIMPlt Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT
A A A

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh dibawah komando Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah semakin serius melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran virus corona (COVID-19).

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintahan Nova Iriansyah itu dengan melakukan penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak.

Bahkan hari ini, Minggu 23 Maret 2020 Plt Gubernur Aceh itu  mengeluarkan Surat nomor 800/5250, tanggal 23 Maret 2020 tentang penyesuaian siskem kerja pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 dilingkungan Pemerintah Aceh.

Surat Plt Gubernur Aceh tersebut menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah, aktivitas pelayanan Pemerintah Aceh tetap berjalan sebagaimana ketentuan peraturan.

Untuk lebih efektif dalam pelaksanaan, maka surat itupun ditujukan kepada para asisten Sekda Aceh, para staf Ahli Gubernur Aceh, para kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh.

Dalam surat itu ditegaskan pejabat pimpinan tinggi Pratama (Eselon II) dan pejabat Administrator (Eselon III) tetap melaksanakan tugas dikantor setiap hari kerja.

Begitu juga Pejabat Pengawas (Eselon IV), pejabat Fungsional, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaksana (staf) dan tenaga kontrak harus melaksanakan tugas dikantor sesuai piket setiap hari (termasuk hari libur) yang ditetapkan oleh kepala SKPA dan sesuai kebutuhan pelayanan kerja dan pelayanan posko Covid-19.

Namun ada juga pegawai yang dikecualikan dari pemberlakuan piket yaitu PNS yang berusia diatas 50 tahun, Pegawai dalam kondisi hamil dan menyusui, Pegawai yang memiliki anggota keluarga dalam status pemantauan atau diduga atau dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit Covid-19.

Sedangkan PNS dan tenaga kontrak yang punya riwayat perjalanan luar negeri daerah terjangkit Covid-19 harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari.

Mulai hari Senin tanggal 23 Maret 2020 besok harus dimulai penerapan pembagian jadwal piket melalui Surat Perintah Kepala SKPA yang diberlakukan sampai nanti dengan 29 Mei 2020.

Namun batas waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Dalam surat tersebut Plt. Gubernur juga menyampaikan  khusus SKPA Dinas Kesehatan Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Jiwa Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

Sistem ini juga berlaku kepada Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Satpol PP dan WH Aceh serta SKPA lain.

Harus Izin Atasan

Kesemua SKPA yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas dan atau berhubungan dengan penanggulangan COVID-19 tersebut maka kepala SKPA dapat mengatur sistem kerja tersendiri sesuai yang dibutuhkan.

Diintruksikan juga PNS dan Tenaga Kontrak yang sedang tidak menjalankan piket dikantor, wajib berada dirumah dengan kesiagaan memenuhi panggilan/perintah atasan jika sewaktu-waktu diperlukan dan dilarang berpergian keluar kota kecuali telah mendapat izin tertulis dari kepala SKPA.

PNS dan Tenaga Kontrak dilarang berada di warung kopi dan cafe baik pada hari kerja maupun  hari libur terhadap pelanggaran ini akan dikenakan sanksi untuk PNS pemotongan TPK 100% dan Tenaga Kontrak dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja langsung pada bulan berjalan.

Pengawasan terhadap pelanggaran tersebut dilakukan oleh Satuan PP dan WH Aceh dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Aceh melalui Kepala Badan Kepegawaian Aceh dengan tembusan Kepala SKPA terkait.

Surat Gubernur tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Badan Kepegawaian Negara, Ketua DPRA, serta para Bupati/Walikota se Aceh.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...