Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) kembali medesak Plt Gubernur untuk mempublikasikan penggunaan anggaran hasil refocusing maupun BTT dalam APBA 2020. AMA mengaku tidak berhenti menyuarakan hal tersebut sebelum tuntuntan mareka terpenuhi. Aliansi Mahasiswa Aceh memandang ada hal urgensi saat ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh selama masa Pandemi COVID -19, seperti sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor ekonomi.

Anggota DPRK Bener Meriah:

Bupati Juga Harus Bertanggung Jawab

SAMSUDDINAnggota DPRK Bener Meriah, Syafri Kharuddin
A A A

BENER MERIAH – Anggota DPRK Bener Meriah, Syafri Kharuddin menilai unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat merupakan bentuk dari rasa kekecewaan mereka atas impelentasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah.

Politisi Partai Hanura itu kepada sejumlah awak media, Selasa (18/8/2020) menegaskan, menonaktifkan Kalak BPBD dari jabatannya atas peristiwa kebakaran yang terjadi di Bener Meriah tidak serta merta menyelesaikan masalah.

"Atas peristiwa tersebut Bupati juga harus bertangung jawab,"tegas Syafri.

Menurut Syafri, dalam sidang Paripurna LKPJ tahun anggran 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020 lalu bahwasannya dalam pandangan umum, dia sudah menyampaikan berdasarkan hasil Pansus pihak BPBD Bener Meriah sanggat kekurangan anggaran.

"Justru karena itu dalam sidang LKPJ melalui pandangan umum saya mengusulkan untuk diplotkan anggran Rp 3,5 milyar agar segera dimasukan dalam KUA- PPAS untuk kita bahas bersama untuk 2020, tapi pada waktu itu tidak ada tanggapan dari Bupati, bahkan kepada ketua DPRK kita mengajukan secara tertulis agar Bupati Menjawab juga dalam bentuk tertulis supaya kita mengetahui namun pandangan umum yang saya sampaikan itu tidak ada jawaban,"jelasnya.

“Seharusnya pandangan umum seorang anggota dewan itu wajib dijawab oleh Bupati, jadi atas demo yang dilakukan massa kemarin adalah buntut dari salah satu kekecewaan masyarakat terhadap implementasi kinerja pemerintah Kabupaten Bener Meriah," ulangnya lagi.

Oleh karena itu, lanjut Syafri, Bupati harus turut bertangngjawab atas masalah yang terjadi di instansi BPBD, dan itu tidak serta merta hanya kepala pelaksana (Kalaksa ) BPBD saja yang bertangungjawab.

Syafri berharap agar peristiwa ini tidak terulang kembali di kemudian hari, paling tidak pejabat terakit bisa lebih peka terhadap permasalah yang ada di Kabupaten Bener Meriah.

"Atas apa yang terjadi kemarin sudah mencoreng nama baik kita, karena seharusnya kita fokus untuk menghadapi hari Kemerdekan justru tercoreng adanya aksi demo seharusnya Pemerintah malu," tandas Syafri Kharuddin.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...