Anggota DPR Aceh HT Ibrahim ST MM meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menunda melakukan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh untuk sementara waktu. Ini disampaikan Ibrahim setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang selama ini bergantung hidup di daerah tersebut. "Apalagi saat ini, sama-sama kita ketahui sedang Pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk," kata Pria yang akrab disapa Ampon Bram, Kamis (22/10/2020).

Bupati dan DPRK Bener Meriah Sepakat Tolak UU Cipta Kerja

SAMSUDDINSepakat menolak UU Cipta Kerja
A A A

BENER MERIAH – Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi dan Ketua DPRK Bener Meriah MHD Saleh menyepakati penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Selasa ( 13/10/2020)

Bentuk penolakan pimpinan daerah berhawa sejuk tersebut, mareka menanda tangani petisi menggugat Undang-Undang Omnibus Law yang telah dipersiapkan para aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Gayo Bergerak ( AMGB ) yang dikoordinatori oleh Yudi Ansyah K.

Adapun petisi tersebut adalah, mendesak Bupati Kabupaten Bener Meriah menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja ( UU Omnibus Law ) yang telah disahkan DPR RI.
Mendesak DPRK Kabupaten Bener Meriah menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja.
Dan mendesak Bupati dan DPRK Kabupaten Bener Meriah menyurati Presiden dan DPR RI utnuk membatalkan UU Cipta Kerja dengan mengeluarkan peraturan pemerintah Undang-undang ( Perpu ).

Ketua DPRK Bener Meriah, MHD Saleh dihadapan tiga ratusan massa itu menegaskan bahwa pihaknya ( DPRK ) Bener Meriah bersedia menolak UU Cipta Kerja.

Begitu juga Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi dengan tegas mengatakan jika UU yang disahkan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat maka kami juga menolak Omnibus Law Uu Cipta Kerja.

"Kendati kami di daerah belum mendapatkan salinan UU Cipta Kerja itu, namun mendengar dari apa yang telah diutarakan para orasi maka kami juga sepakat menolak UU tersebut,"tegas Sarkawi.

Di ruang sidang DPRK Bener Meriah, Bupati Sarkawi dan Ketua DPRK, MHD Saleh dan Korlap Aksi masing-masing membubuhi tanda tanggan petisi bermatarai 6000.

Namun, massa juga mendesak Bupati dan DPRK untuk menyurati Presiden dan DPR RI terkait penolakan tersebut dengan interval waktu selama dua hari kedepan jika mereka tidak segera menyurati massa mengancam akan mendatangi gedung DPRK tersebut.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...