Bantuan Jaring ikan bersumber APBK tahun anggaran 2020 senilai Rp 1,4 Miliar yang diserahkan untuk kelompok nelayan kakap putih Kecamatan Seuneddon Kabupaten Aceh Utara diduga bermasalah. Mencuatnya aroma bermasalah bantuan jaring ikan untuk para nelayan tersebut, berdasarkan informasi yang diterima media ini dari kalangan masyarakat. “Bantuan jaring ini sudah diserahkan kepada nelayan sebanyak 144 orang dari jumlah usulan 166 orang, karena dipangkas anggaran faktor pandemi, maka yang mendapat bantuan 144 orang. Berupa bantuan lima lembar jaring, 30 kg timah pemberat dan pelampung jaring,” jelasnya Kamis (21/01/2021).

Dihadapan Dirut LPDB

Bupati Bener Meriah Sebut Kopi Gayo Penyumbang Devisa Negara

SAMSUDDIN Pertemuan Bupati Bener Meriah dengan Direktur Utama (Dirut) LPDB Supomo
A A A

BENER MERIAH – Sebagai wujud kepedulian Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi terhadap belum stabilnya harga kopi Gayo dan menurunya permintaan kopi dari negara luar, orang nomor satu di Kabupaten penghasil kopi arabika itu terus berupaya mencari solusi.

Beberapa hari yang lalu, Bupati Bener Meriah mengunjungi Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta untuk menyampaikan persoalan kopi Gayo yang sudah mulai masuk masa panen.

Gayung bersambut, tak tangung-tanggung menindaklanjuti apa yang disampaikan Bupati Bener Meriah tersebut langsung direspon positif oleh Lembaga Pembiayaan dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Satuan kerja (Satker) Kementerian Koperasi dan UKM mengunjungi Kabupaten Bener Meriah, Selasa (24/11/2020). Pertemuan ini berlangsung di Aula pendopo Bupati Bener Meriah.

Bukan hanya Direktur Utama (Dirut) LPDB Supomo yang hadir, tetapi kunjungan tersebut juga turut dampingi Direktur Bisnis LPDB KUMKM Krisdianto, Direktur pengembangan usaha LPDB KUMKM Djarot W Wibowo, Asdep tatalaksana Kemnkop UKM M Hanafiah, Staf Khusus Menkop UKM Riza Damanik, Selain itu turut serta Kepala Devisi Umum Saefudin, Kepala Devisi evaluasi dan pengkajian Yones Willam.

Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi dihadapan rombongan LPBD menyebutkan, sebelum masa pandemi Covid-19 Kopi gayo adalah penyumbang devisa terhadap negara, namun ketika pendemi Kopi gayo terpuruk tidak ada yang memperdulikannya.

“Sawit, Coklat, dan beberapa komuditi lainya pada masa pendemi ini dihapus pajak ekspor, namun hal itu tidak berlaku kepada Kopi gayo padahal kopi gayo merupakan denyut nadi masyarakat gayo,"ujar Abuya Sarkawi.

Abuya Sarkawi menambahkan, dimasa pandemi ini bukan saja persoalan harga yang menimpa kopi gayo tetapi juga permintaan Buyer menurun cukup signifikan, padahal saat kopi gayo akan memasuki puncak panen sedangkan kopi ditingkan keloktor juga masih menumpuk.

Untuk itu, kata Abuya Sarkawi, melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang bersinergi dengan LPDB untuk memberikan bantuan dana kepada koperasi kopi yang ada di Kabupaten Bener Meriah.

Mewakili masyarakat Bener Meriah, Abuya Sarkawi juga menyamikan terimakasihnya atas kunjungan rombongan dari Komenkop dan LPDB, untuk menyahuti harapan masyarakat Bener Meriah dimana saat ini kopi gayo konsisinya sangat lemah kita berharap dengan kehadiran mereka memberikan solusi.

Semntara itu Riza Damanik staf Khusus Menkop UKM membenarkan beberapa hari yang lalu Bupati Bener Meriah menemui Kementrian Koperasi dan UKM di Jakarata untuk menyampaikan beberapa hal terakait personal kopi di daerah ini.

“Nah, jadi bapak Bupati kemarin menyampaikan kepada mentri koperasi Teten Masduki harus sepakat penting bahwa harus ada kolaborasi memperkuat keberadaan lembaga Koperasi Kopi,"cetus Riza.

Sebab, lanjut Riza bukan hanya yang menyangkut esesting tapi dalam waktu dekat akan menghadapi panen raya, justru itu pihaknya ditugaskan Menteri Koperasi untuk hadir ke Bener Meriah untuk melihat secara langsung, berdialog secara langsung, sekaligus untuk menginditifikasi terdahap solusi-solusi jangka pendek yang bisa kita antisivasi sejak dini.

"Dalam hal ini, Menteri mengarahkan kelembagaan kopresi diperkuat khusunya ditengah pandemi ini agar dapat menjadi solusi menyerap panen rakyat,"pungkas Riza.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB KUMKM, Supomo mengatakan, kopi rakyat itu harus kita serap melalui skema berkoperasi seperti arahan Menteri Koperasi bahwa untuk tahun ini LPDB hanya membiayai koperasi.

"Sebab para petani itu bergabung dengan Koperasi, jadi kalau para petani berdiri sendiri maka itu akan lemah menghadapi Buyer,"terangnya.

Dengan dikoordinirnya oleh Koperasi, para petani tidak perlu menghadapi Buyer, melainkan hanya koperasi yang menghadapi Buyer.

"Dalam hal ini LPBD skemanya akan membiayai koperasinya, kemudian koperasi nanti akan membeli tunai kepada rakyatnya,"ucap Supomo.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...